Penyelesaian RUU Industri Pertahanan Dipercepat

JAKARTA (Suara Karya): Komisi I DPR perlu mempercepat penyelesaian Rancangan Undang- Undang (RUU) Industri Pertahanan menjadi undang – undang akan dipercepat. Langkah itu diambil DPR, agar penyerapan anggaran untuk pemenuhan alat utama Sistem pertahanan (Alutsista) secara optimal mengalir kepada BUMN industri pertahanan dalam negeri.

Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi secara terpisah kemarin.

Mahfudz menjelaskan, RUU Industri Pertahanan Nasional memuat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan Alutsista produksi dalam negeri. Dengan demikian diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi Alutsista dari dalam negeri sendiri dengan pembiayaan APBN.

Mahfudz mengatakan, DPR akan tetap mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memprioritaskan belanja Alutsista dari produksi dalam negeri.

“DPR menawarkan ke pemerintah agar pada tahun 2014, belanja Alutsista untuk produksi dalam negeri mencapai 25 persen dan seluruh proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN industri strategis segera dituntaskan,” ujar Mahfudz.

Setengah Hati

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, kondisi sistem pertahanan nasional Indonesia masih dihadapkan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Dari dua permasalahan tersebut, ditengarai menjadi penghambat utama dalam upaya mendukung pengadaan dan pemeliharaan alutsista.”Dua permasalahan tak maksimalnya anggaran dan setengah hati dukungan atau political will pemerintah terhadap pengembangan industri strategis nasional,” ujar dia.

Keterbatasan anggaran, jelas Fayakhun, persoalan klasik dan sangat krusial. Secara umum, dukungan anggaran untuk kebutuhan pertahanan nasional hampir tidak pernah mencukupi. Ironinya bukan hanya karena sedang krisis pada tahun 1998, namun bahkan telah terjadi sejak masa Orde Baru. “Yang membedakan barangkali, hanya persoalan derajatnya saja,” ujar dia.

Menurut pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramo dhawardani, tak adanya RUU terkait pertahanan akan menghambat reformasi di bidang pertahanan. DPR harus menyelesaikan empat RUU yang saat ini sangat dibutuhkan di bidang pertahanan, yakni RUU Intelijen, RUU Rahasia Negara, RUU Komponen Ca dangan, dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

“Minimal tahun 2011 ini ada salah satu yang sudah selesai. Jika tidak, saya khawatir DPR saat ini tidak ada bedanya dengan DPR pada periode sebelumnya. Tidak ada satu pun RUU yang diselesaikan untuk bidang pertahanan,” kata dia.

Pembentukan UU, menurut Jaleswari, sangat penting dilakukan karena hanya dengan regulasi pemerintah bisa menerapkan mekanisme dan ke wenangan. Untuk itu, dia berharap, DPR menyerapnya dengan cepat.

“Industri pertahanan itu bukan industri biasa. Perlu proteksi, penganggaran yang khusus. Kita harus melihatnya dalam jangka panjang,” jelasnya. (Feber S)

Kamis, 2 Februari 2012

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>