Anarkisme di KJRI Jeddah, Fayakhun Minta BNPTKI dan Kemenakertrans Lakukan Pembenahan Menyeluruh

fayakhun-andriadi

Jakarta, Suara.Asia.- Kejadian anarkisme bakar-bakaran oleh ribuan Tenaga Kerja Illegal yang sedang mengurus pemutihan administrasi di KJRI Jeddah, Minggu (9/6) sore waktu setempat, membuat prihatin anggota Komisi I DPR RI Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom.

Menurut anggota komisi yang membidangi masalah luar negeri ini, kejadian anarkisme tersebut tidak terjadi secara mandiri namun lebih disebabkan oleh muasal persoalan yang membelit dalam proses penanganan TKI yang melibatkan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

“Perbuatan anarkisme tersebut salah alamat, proses BNPTKI dan kebijakan Kemenakertrans yang amburadul membuat perwakilan RI yang menjadi sasaran dan disalahkan,” jelas Fayakhun, Senin (10/6) pagi.

Dijelaskannya, selama ini ratusan ribu TKI sudah sering mengeluhkan penanganan yang dilakukan BNPTKI dan Kemanakertrans namun perbaikan yang dirasakan oleh buruh migran ini belum juga memuaskan yang berakibat fatal pada frustasi dan melakukan anarkisme.

“Miskipun hanya sampah yang dibakar di depan KJRI Jeddah namun itu akan memalukan Indonesia di mata Internasional,” terang wakil sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini.

Untuk itu Fayakhun meminta Pemerintah khususnya BNPTKI dan Kemenakertrans dibenahi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi di negara lain karena akan mencoreng muka Indonesia ditataran Internasional.

.
Pemutihan TKI Illegal

Pada akhir Mei lalu Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan kebijakan pemutihan bagi TKI yang melebihi batas izin tinggal (overstayers) di Arab Saudi. Ada empat poin kebijakan pemutihan atau pengampunan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Pertama, warga negara asing yang telah melanggar peraturan keimigrasian (overstayers) diperbolehkan meninggalkan wilayah Arab Saudi tanpa perlu membayar denda atau menjalani hukuman tahanan. Pekerja asing tersebut diperkenankan untuk kembali ke Arab Saudi dengan prosedur resmi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian Arab Saudi.

Kedua, para pekerja ilegal yang telah dilaporkan melarikan diri dari sponsornya (huroob) diperkenankan untuk kembali bekerja di sponsornya yang lama atau mencari pekerjaan dengan sponsor baru tanpa perlu membayar denda atau tanpa perlu ada izin dari sponsornya yang lama. Bila ada permasalahan antara pekerja dengan sponsornya yang lama maka akan diselesaikan oleh instansi khusus yang akan dibentuk.

Ketiga, para pekerja ilegal yang masuk ke Arab Saudi sebelum 3 Juli 2008 dengan menggunakan visa umrah atau haji dapat mengurus izin dari instansi terkait Arab Saudi untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau di perusahaan-perusahaan swasta.

Keempat, kebijakan pemutihan tidak berlaku bagi warga negara asing yang menyelundup ke wilayah Arab Saudi tanpa melalui tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan.

Pemberian kebijakan pemutihan tersebut akan berakhir pada 3 Juli mendatang, jelasnya, mengutip keterangan Dubes RI untuk Arab Saudi.
Ditambahkannya, setelah 3 Juli 2013, pemerintah Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan atau operasi penertiban untuk menegakkan aturan imigrasi dan tenaga kerja.

Bagi para sponsor yang tidak menggunakan kesempatan masa pemutihan ini dan tetap mempekerjakan tenaga kerja asing (termasuk TKI) secara ilegal akan dihukum penjara maksimal dua tahun dan dikenai denda sampai dengan 100.000 Riyal atau setara Rp260 juta. Sedangkan bagi para tenaga kerja asing (termasuk TKI) yang tetap bekerja secara ilegal akan dihukum penjara dan denda sebelum nantinya dideportasi serta tidak diperkenankan lagi untuk kembali ke wilayah Arab Saudi. (sa01)

Sumber: http://suara.asia/anarkisme-di-kjri-jeddah-fayakhun-minta-bnptki-dan-kemenakertrans-lakukan-pembenahan-menyeluruh/

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>