Fayakhun Andriadi: Kerusuhan KJRI Jeddah Salah Alamat, Ada Proses Bermasalah

kerusuhan terjadi di kjri jeddah (foto online)Fayakhun.Com (SOLUSINews): Bagi Anggota Komisi I DPR RI, Fayakhun Andriadi, perwakilan Indonesia di luar negeri selalu dijadikan tumpahan kemarahan semua pihak, karena kesalahan proses di dalam negeri. Karena itu, ia sangat menyesalkan aksi pembakaran pembatas antrean di Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Jeddah. Bahkan, dia dkk menilai, peristiwa anarkis yang terjadi itu merupakan aksi keji dan pelanggaran hukum.

“Bagi kami, kerusuhan yang berbuntut anarkisme bahkan pembakaran di KJRI Jeddah, Arab Saudi merupakan tindakan anarkis yang salah alamat. Harus ada pembenahan total dari pihak berkompeten, dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dengan melibatkan pihak Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Mereka dibayar Negara untuk mengatasi masalah seperti ini,” tandasnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Yang pasti, menurutnya, kejadian anarkisme bakar-bakaran oleh ribuan Tenaga Kerja (illegal) yang sedang mengurus pemutihan administrasi di KJRI Jeddah, Minggu (9/6) sore waktu setempat, membuat prihatin Fayakhun Andriadi, legislator bergelar insinyur dan master komunikasi tersebut.

Bagi anggota komisi yang membidangi masalah luar negeri ini, kejadian anarkisme tersebut tidak berdiri sendiri. Tetapi, lanjutnya, lebih disebabkan oleh muasal persoalan yang membelit dalam proses penanganan TKI dengan melibatkan BNP2TKI dan Kemenakertrans.

“Sekali lagi, perbuatan anarkisme tersebut salah alamat, proses BNPTKI dan kebijakan Kemenakertrans yang amburadul membuat perwakilan RI yang menjadi sasaran dan disalahkan,” tandasnya lagi.

Belum memuaskan

Fayakhun Andriadi juga mengingatkan, selama ini ratusan ribu TKI sudah sering mengeluhkan penanganan yang dilakukan BNPTKI dan Kemanakertrans namun perbaikan yang dirasakan oleh buruh migran ini belum juga memuaskan serta berakibat fatal karena frustasi berbuntut anarkisme.

“Miskipun hanya sampah yang dibakar di depan KJRI Jeddah namun itu akan memalukan Indonesia di mata Internasional,” ujar Wakil Sekretaris Fraksi Partai Golkar di DPR RI ini.

Karena itu, anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Jakarta dan Luar negeri itu meminta Pemerintah khususnya BNPTKI serta Kemenakertrans segera membenahi secara menyeluruh. Ini penting, agar kejadian serupa tidak terjadi di negara lain karena akan mencoreng muka Indonesia di tataran Internasional.

Pemutihan TKI

Fayakhun Andriadi lalu memaparkan tentang kebijakan Pemerintah Arab Saudi, terkait pemutihan TKI illegal. Yakni, pada akhir Mei lalu, lanjutnya, Pemerintah Arab Saudi sesungguhnya telah mengeluarkan kebijakan pemutihan bagi TKI yang melebihi batas izin tinggal (‘overstayers’) di Arab Saudi.

Dikatakannya, ada empat poin kebijakan pemutihan atau pengampunan yang dilakukan pemerintah Arab Saudi tersebut.

Pertama, menurutnya, warga negara asing yang telah melanggar peraturan keimigrasian (‘overstayers’) diperbolehkan meninggalkan wilayah Arab Saudi tanpa perlu membayar denda atau menjalani hukuman tahanan. Pekerja asing tersebut diperkenankan untuk kembali ke Arab Saudi dengan prosedur resmi sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan keimigrasian Arab Saudi.

Kedua, demikian Fayakhun, para pekerja ilegal yang telah dilaporkan melarikan diri dari sponsornya (‘huroob’) diperkenankan untuk kembali bekerja di sponsor lamanya. Atau mencari pekerjaan dengan sponsor baru tanpa perlu membayar denda atau tanpa perlu ada izin dari sponsornya yang lama. Bila ada permasalahan antara pekerja dengan sponsor lamanya, akan diselesaikan oleh instansi khusus yang akan dibentuk.

Ketiga, tuturnya, para pekerja ilegal yang masuk ke Arab Saudi sebelum 3 Juli 2008 dengan menggunakan visa umrah atau haji dapat mengurus izin dari instansi terkait Arab Saudi untuk bekerja sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) atau di perusahaan-perusahaan swasta.

Lalu keempat, kebijakan pemutihan tidak berlaku bagi warga negara asing yang menyelundup ke wilayah Arab Saudi tanpa melalui tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di perbatasan.

Pemberian kebijakan pemutihan tersebut akan berakhir pada 3 Juli mendatang, jelasnya, mengutip keterangan Dubes RI untuk Arab Saudi.

Ditambahkannya, setelah 3 Juli 2013, Pemerintah Arab Saudi akan melakukan pemeriksaan atau operasi penertiban untuk menegakkan aturan imigrasi dan tenaga kerja.

Bagi para sponsor yang tidak menggunakan kesempatan masa pemutihan ini dan tetap mempekerjakan tenaga kerja asing (termasuk TKI) secara ilegal akan dihukum penjara maksimal dua tahun. Bahkan dikenai denda sampai dengan 100.000 Riyal atau setara Rp260 juta. Sedangkan bagi para tenaga kerja asing (termasuk TKI) yang tetap bekerja secara ilegal akan dihukum penjara dan denda sebelum nantinya dideportasi serta tidak diperkenankan lagi untuk kembali ke wilayah Arab Saudi, demikian Fayakhun Andriadi.

(jr-sa/S)

Sumber: SolusiNews.Com, 16/6/2013

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>