RUU Komponen Cadangan berbeda dengan Wajib Militer

Fayakhun Andriadi (Antara)Fayakhun.Com (SOLUSInews): Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi menegaskan, Rancangan Undang Undang tentang Komponen Cadangan atau RUU Komcad, jelas berbeda dengan wajib militer.

“Apalagi sifat dari RUU Komcad ini tidak secara spesifik mewajibkan masyarakat mengikuti latihan militer atau wajib militer (Wamil) seperti di Korea, Amerika dan beberapa negara lainnya,” ujar politisi muda Partai Golkar ini di Jakarta, Senin (3/6).

Karena itu dia membantah anggapan sebagian orang yang menganggap RUU Komcad mengharuskan semua warga mengikuti Wamil.

Sebab, menurutnya, RUU ini bersifat sangat fleksibel dan rekrutmennya (peserta Komcad) pun akan dipilah-pilah.

Jadi, lanjutnya, jelas sekali hal ini sangat berbeda dengan Wamil. “Di kegiatan Wamil sebagaimana di beberapa negara lain, kan semua warga wajib ikut. Nah di sini proses rekrutmennya terbatas,” tandasnya lagi.

Genjot nasionalisme

Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera), secara terpisah menjelaskan, status RUU Komcad masih dalam pembahasan tingkat satu.

Senada dengan Fayakhun, dia mengemukakan pula, banyak pandangan yang berkembang, tetapi diputuskan, RUU ini akan kembali dibahas setelah RUU Keamanan Nasional disahkan.

Baik Mahfudz maupun Fayakhun, juga berpendapat, urgensi RUU Komcad ini sesungguhnya dilandasi oleh semangat untuk menggenjot jiwa nasionalisme dan bela negara.

Selain itu, lanjut mereka, ini juga untuk menyiasati efisiensi postur militer dari sisi sumberdaya manusia.

Dikatakan Mahfudz, akan banyak personel yang pensiun setelah militer bergantung pada kecanggihan teknologi. “Untuk menutupi itu (SDM), ada RUU Komponen Cadangan,” ujarnya.

Banyak tantangan

Sebagaimana diketahui, dalam RUU Komcad yang merupakan inisiatif Pemerintah ini, diatur mengenai kewajiban masyarakat mengikuti pelatihan militer.

Dalam draf RUU Komcad, Pasal 6 Ayat 3, disebutkan, Kompenen Cadangan disusun dalam bentuk satuan tempur yang disesuaikan dengan struktur organisasi angkatan sesuai masing-masing matra.

Sementara Pasal 8 Ayat 3 tentang pengangkatan anggota Komponen Cadangan mengatur bahwa pegawai negeri sipil, pekerja, dan atau buruh yang telah memenuhi persyaratan, wajib menjadi anggota Komponen Cadangan.

Tugas DPR RI, dalam hal ini Komisi I DPR RI, sebagaimana dinyatakan Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin (Fraksi PDI Perjuangan), antara lain mensosialisasikan RUU Komcad itu.

Dikatakannya, setelah sosialisasi kepada semua pihak terkait RUU tersebut yang di dalamnya termuat wajib militer, ternyata banyak pihak menolak, dengan alasan, Indonesia tak akan mengalami agresi militer.

“Dengan kemungkinan tidak adanya ancaman agresi militer 10-15 tahun ke depan, dengan kekuatan TNI yang 420 ribu orang ditambah peremajaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) dan perbaikan kesejahteraan para prajuritnya, maka wajib militer yang berupa Komcad dianggap tidak harus menjadi prioritas,” kata Tubagus di Jakarta. Minggu (2/6).

Disebutnya lagi, penolakan RUU ini juga karena ada pasal-pasal yang dinilai diskriminatif. Seperti pasal 8 ayat (1) dan (2) yang mengharuskan PNS, buruh dan pekerja saja yang wajib militer.

“Mengapa untuk artis atau mungkin pengusaha tidak kena wajib militer?” tanyanya.

Dikatakan, pasal itu juga menyebutkan bila PNS, buruh dan pekerja menolak wajib militer, mereka dapat dipidana sekurang-kurangnya satu tahun (sesuai pasal 38 ayat (1) ).

Dipaparkannya lagi, pasal lain yang menjadi perdebatan dan sangat sensitif ialah pasal 14 ayat (1) dan (2). Di sana disebutkan, sumberdaya alam, sumberdaya buatan, sarana dan prasarana BUMN/BUMD atau Badan Hukum milik Perorangan, dapat digunakan sebagai Komcad serta wajib diserahkan pemakaiannya.

“Dan bila tak menyerahkannya dipidana penjara satu tahun (sesuai pasal 42 ayat ( 1 ). Pasal ini dianggap sebagai perampasan terhadap hak milik perorangan,” kata mantan perwira TNI ini.

RUU ini merupakan inisiatif Pemerintah yang diserahkan kepada DPR RI pada 2010 dan kemudian Komisi I, lalu disosialisasikan kepada masyarakat, perguruan tinggi, pakar pertahanan (termasuk purnawirawan TNI), demikian Tubagus Hasanuddin.

(jr-kdc/ant/S)

Sumber: SolusiNews, 3 Juni 2013

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>