Sedih Melihat 3 in 1 (Konyol, Ajaib, Memilukan)

Joki 3 in 1Fayakhun.Com – Joki 3 in 1 – Kesan pertama yang terlintas di pikiran orang tentang Jakarta, kemungkinan besar adalah, sebuah kota metropolitan yang dipenuhi landmark dan monument menakjubkan seperti Monumen Nasional (Monas). Gedung-gedungnya tinggi menjulang. Pepohonan kecil dan bunga-bunga berwarna-warni tertata dengan rapi di tepi jalanan Kota Jakarta. Orang-orang hilir mudik, dengan kesibukannya masing-masing. Karenanya Jakarta menjadi kota impian banyak orang.

 

Lalu, ketika ia pun mulai menyusuri jalanan ibukota, kesan dan ketakjuban akan landmark dan monumen itu akan berganti keprihatinan. Saat ia mulai melintasi jalanan ibukota, pepohonan kecil dan bunga-bunga berwarna-warni berganti dengan kerumunan orang yang berbaris rapi di pinggiran jalan protokol. Telunjuk kiri mereka sesekali diacungkan ke atas, sebagai isyarat bila mereka adalah joki yang siap membantu para pengendara untuk lolos dari aturan 3 in 1. Apalagi jika sampai menyaksikan para joki tersebut lari tunggang-langgang, bahkan nekad melemparkan anaknya (seperti yang terjadidi Menteng Rabu belum lama berselang (29/5), ketika ada razia dari Satpol PP.

 

AmbiguitasThree In One

Bagi sebagian orang, joki 3 in 1 seakan menjadi profesi yang cukup menjanjikan ketimbang menjadi pengemis, pemulung, pencopet, atau bahkan karyawan swasta sekalipun. Karena selain tak membutuhkan skill khusus, penghasilan sebagai joki ternyata bisa lebih tinggi dari upah minimum provinsi yang telah ditetapkan.

 

Namun, keuntungan tersebut tentu saja tidak bisa dijadikan alasan untuk menganggap fenomena maraknya joki 3 in 1 sebagai sebuah kewajaran. Mengingat sisi lainnya yang menurut saya lebih mengkhawatirkan. Kenapa begitu? Karena kebijakan 3 in 1 (three in one) justru menimbulkan sejumlah persoalan sosial baru bagi masyarakat Jakarta.

 

Pertama, dari sisi kesusilaan; keberadaan joki 3 in 1 jelas tidak dapat dibenarkan. Karena profesi joki 3 in 1, memungkinkan seseorang untuk melakukan kontak dengan orang yang tidak dikenal. Dalam istilah sosiologi, apa yang dilakukan para joki sebetulnya memungkinkan terjadinya “transformasi keintiman” (The transformation of intimacy). Atau dalam bahasa agama disebut sebagai khalwat. Khalwat ataupun transformasi keintiman model seperti itu tentu saja memungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi.

 

Kedua, keberadaan joki 3 in 1 merupakan sebuah kemunduran dari apa yang telah dikembangkan sebagai kemanan nasional yang multidimensi (multidimensional security). Dalam konteks ini, joki 3 in 1 telah mengingkari perkembangan bahwa paradigma keamanan nasional merupakan sebuah persepsi yang melihat ancaman militer dan non-militer adalah nyata. Dimana ancaman non-militer tersebut dapat berupa kejahatan seksual, perdagangan manusia, terorisme, pelanggaran HAM, dan penurunan kesehatan.

 

Dan ketiga, keberadaan joki 3 in 1 seolah kian menguatkan sebagian anggapan orang tentang mental inlander bangsa kita. Karakter bangsa yang tak memiliki rasa percaya diri, tak mampu membaca potensi bangsa, dan lebih memilih untuk meminta-minta. Kita seakan lupa akan perkataan Bung Karno, “Aku ingin agar Indonesia dikenal orang. Bahwa kami bukanlah lagi penduduk kelas kambing jang berdjalan menjuruk-juruk dengan memakai sarung dan ikat-kepala, merangkak-rangkak seperti jang dikehendaki oleh madjikan-madjikan kolonial jang silam.”

 

Sementara dari sisi penangan kemacetan, program 3 in 1 jelas merupakan kebijakan yang tidak berjalan dengan efektif. Faktanya, titik-titik kemacetan baru malah bertambah akibat para pengendara menghindari jalur 3 in 1.

 

Lepas Dari Three In One

Sejak zaman kerajaan, Batavia-Jakarta memang merupakan kota dengan arus perpindahan barang maupun orang yang cukup padat. Persoalan transportasi pun mulai menjadi perhatian khusus seiring dengan peralihan konsentrasi arus transportasi dari Pelabuhan Sunda Kelapa menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Infrastruktur dasar perkotaan pun mulai mengalami perkembangan, seperti dibangunnya jalur kereta api Batavia-Buitenzorg  di tahun 1873, hingga akhirnya peran itu digantikan dengan bus-bus yang didatangkan dari Eropa Timur oleh Presiden Soekarno.

 

Tahun 1970-an boleh dibilang merupakan momentum perubahan yang paling signifikan. Dimana terjadi peningkatan jumlah kendaraan secara signifikan di Jakarta. Yang memaksa Gubernur Surjadi Soedirja, untuk membuat jalur khusus bagi bus kota dengan tanda cat kuning. Sayangnya, program tersebut tak cukup berhasil. Begitu juga dengan program pengaturan lampu lalu lintas kawasan (Area Traffic Control System-ATSC), tak cukup mampu mengatasi kepadatan lalu lintas.

 

Terakhir, di masa kepemimpinan Sutiyoso dan juga Fauzi Bowo, wajah Ibukota mulai dihiasi oleh Transjakarta yang menjadi andalan bagi konsep sistem transportasi massal (busway) di Jakarta. Sementara untuk membatasi peningkatan jumlah kendaraan pribadi di jalanan ibukota, Sutiyoso menerapkan kebijakan 3 in 1.

 

Gambaran persoalan joki 3 in 1 dan sejumput penanganan masalah kemacetan Jakarta di masa silam tersebut di atas memang menimbulkan dilema, terutama bagi Pemerintahan Jokowi. Dimana satu sisi, pemerintah perlu mengumpulkan dukungan untuk mempertahankan legitimasinya. Sisi lain, di era modern sebuah pemerintahan dituntut untuk menciptakan efisiensi dalam melakukan pembangunan.

 

Disinilah sebetulnya titik kritisnya, dimana strategi perencanaan pembangunan di era mutakhir, memang seringkali melupakan sisi-sisi kebudayaan. Padahal kita tahu bahwa, dalam budayalah makna kehidupan dapat bersemayam (Habermas, 1975).

 

Kebudayaan, dengan seperangkat nilai dan aturannya merupakan ciri dari keberadaan kita sebagai manusia dan yang membedakan dengan binatang. Sejak ratusan tahun, budaya telah menjadi semacam perangkat dan tatanan yang menuntun model kehidupan masyarakat kita.

 

Lihatlah misalnya bagaimana aktivitas kesukuan masyarakat Indonesia kemudian mewujud menjadi semacam tradisi gerak-tari tradisional, lompat batu yang kita kenal pada masyarakat pulau nias, atau bahkan tradisi silat masyarakat Betawi. Aktivitas kesukuan tersebut, menunjukkan bahwa manusia Indonesia sejatinya bukanlah seperti apa yang digambarkan oleh Mukhtar Lubis sebagai manusia yang lemah, malas, dan feodal. Bila pun ada manusia Indonesia yang disebutkan oleh Mukhtar Lubis tersebut, maka itu lebih sebagai akibat dari kebijakan pemerintah kita yang menihilkan strategi kebudayaan.

 

Yang menjadi pertanyaan kemudian, adalah bagaimana mencipta strategi kebijakan yang tidak menihilkan aspek kebudayaan tersebut? Satu contoh kecil tampaknya dapat memberi gambaran kepada kita, yaitu kebijakan Pemerintah Jepang mendorong masyarakatnya untuk berjalan kaki menuju sekolah maupun tempat kerja.

 

Selain untuk mendorong masyarakat untuk lebih sehat, kebijakan pemerintah Jepang tersebut merupakan sebuah strategi kebudayaan agar masyarakat Jepang tidak terlalu bergantung pada kendaraan pribadi dalam melakukan aktivitas. Lebih lanjut, meski kebijakan tersebut kurang begitu strategis, namun masyarakat Jepang terbukti memiliki standar hidup yang sangat tinggi dan pengembangan mode transportasi massal yang paling maju di dunia.

 

Pemerintah Jepang memiliki kebijakan yang efektif untuk mengalihkan pengguna kendaraan pribadi agar beralih ke transportasi massal. Dan yang paling penting, pembatasan jumlah kepemilikan kendaraan di Jepang dimulai dari pendukung eksternal yang bertujuan mengubah budaya masyarakat dalam menggunakan alat transportasi.

 

Bila melihat kesuksesan Pemerintah Jepang dalam mengatasi kemacetan, maka kebijakan untuk mengatasi kemacetan di Jakarta memang tak dapat dilihat dari sisi transportasi ansich, namun juga kebijakan tata ruang yang sesuai dengan asas planologi. Dimana kebijakan tata ruang didasarkan oleh pertimbangan geologi, geografi, sosial-budaya, ekonomi dan masih banyak lagi.

 

Dengan kondisi Jakarta yang carut marut seperti saat ini, dimana kemacetan dapat terjadi di hampir semua tempat dan waktu. Sementara setiap berganti kepemimpinan, kebijakan pun kembali berganti,sehingga kemacetan tak kunjung teratasi, maka dibutuhkan kebijakan seperti yang ditawarkan dalam mixed use development.

 

Mixed use development sebetulnya mendorong kita untuk; pertama, mengubah kultur dalam melakukan aktivitas. Rumus sederhananya, cobalah untuk tinggal, bekerja, dan berekreasi di satu area yang sama. Dengan seperti itu, aktivitas sehari-hari pun tidak mesti harus menggunakan kendaraan pribadi.

 

Meski dalam pelaksanaannya tidak mesti melulu harus menyatukan kantor, tempat tinggal dan tempat rekreasi, namun paling tidakmixed use development meniscayakan adanya spirit untuk melakukan tata ruang yang lebih manusiawi. Sehingga suatu pagi atau sore kelak, tak ada lagi joki 3 in 1 yang mengacungkan telunjuk kirinya. Namun yang ada adalah para pejalan kaki, anak-anak yang bersepeda, atau bahkan komunitas musik yang berkumpul memainkan nada-nada kehidupan yang harmonis.

 

Dirgahayu kota Jakarta tercinta !

 

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>