Diaspora Memperkuat Ketahanan Nasional

Mendorong Dual Citizenship

Cover Komisi 1 Merah“Peradaban adalah rangkaian siklus kemunduran dan pertumbuhan”. Ungkapan Arnold Toynbe ini memberikan gambaran tentang repetisi masalah yang dihadapi peradaban sebuah bangsa. Berulangnya masalah yang sama pada periode sejarah yang berbeda konsekuensi dari siklus kemunduran dan kemajuan. Baik Indonesia, yang masih dihinggapi aneka persoalan di berbagai sektor, maupun negara yang sudah berada di level super power seperti Amerika Serikat, tak pernah betul-betul mampu melepaskan diri dari lilitan siklus tersebut. Keduanya sebenarnya sama-sama menghadapi problem yang serupa. Hanya saja, bedanya adalah bagaimana dan seberapa cepat bangsa atau negara tersebut dapat memaksimalkan penyelesaian masalah tersebut, dengan memanfaatkan potensi kebangsaan yang dimilikinya. Disinilah letak perbedaannya: kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Dalam terminologi kontemporernya, ini disebut national resilience atau ketahanan nasional. Ini soal kemampuan sebuah bangsa menghadapi ancaman dan tantangan yang datang dari dalam maupun dari luar.

Dalam paradigma lama, apa yang tadi disebut dengan tantangan dan ancaman identik dengan sekumpulan masalah. Sehingga ketahanan nasional dipahami sebagai kemampuan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tapi dalam paradigma baru, ketahanan nasional terkait dengan soal bagaimana mengoptimalkan potensi yang dimiliki untuk diramu menjadi capaian kemajuan. Bahkan, lebih dari itu, dalam paradigma yang baru ini, tantangan dan ancaman sebenarnya juga aset sebuah bangsa, karena dapat dijadikan sebagai sumber untuk melahirkan manusia-manusia berkualitas. Sumber daya manusia adalah investasi ketahanan nasional termahal dan paling berharga bagi sebuah bangsa

Dalam aras ini, Norwegia dan Jepang merupakan bangsa yang mampu mengoptimalkan potensi tersebut. Paling tidak, dapat dilihat dari peringkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) keduanya yang dalam satu dekade terakhir terus berada di urutan paling atas.Sementara bagi sebagian bangsa lainnya, tantangan dan ancaman dilihat sebagai sekumpulan masalah yang harus diselesaikan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan, kecakapan, dan cita rasa world class. Dalam konteks ini, Korea Selatan contohnya. Pada tahun 1960-an, kondisi Korea Selatan relatif sama dengan Indonesia. Namun kini, negeri Ginseng itu mampu melesat jauh melampaui Indonesia, setelah sejumlah diaspora sumber daya manusianya yang cemerlang, kembali dari perantauan dan membangun tanah airnya.

Kiprah Para Diaspora

Menurut data, banyak sekali warga negara Indonesia yang berhasil merengkuh kesuksesan di luar negeri. Bidang yang digeluti sangat beragam: pendidikan, bisnis, ilmuwan, tenaga professional, pekerja seni, dan atlit. Mereka sukses membangun karir di negara lain. Bahkan menjadi aset berharga negara itu. Mereka para diaspora yang dengan segala keterbatasannya di negeri orang, berhasil meraih sukses.

Sebagai sebuah tradisi, sebenarnya diaspora memiliki akar yang kuat di Indonesia. Ini bagian dari sejarah perdaban negeri ini. Sudah sejak ratusan tahun lalu, riwayat diaspora Indonesia berjalan. Misalnya, diaspora Indonesia di Afrika Selatan, yang konon mencapai satu juta jiwa yang berdarah Indonesia yang tinggal disana. Mereka adalah keturunan para warga negara Indonesia yang dahulu dibuang bersama Syeikh Yusuf.Di kemudian hari, keturunan Syeikh Yusuf ini, seperti Ibrahim Rasoll, berhasil menjadi duta besar Afrika Selatan di Amerika Serikat. Ini satu catatan manis kesuksesan para diaspora Indonesia. Demikian juga dengan mereka yang “dibuang” ke Srilangka.Warga keturunan Indonesia yang berada di Srilanka dikenal dengan sebutan “Ja Minissu”, yang berarti “Orang Jawa”. Kini, jumlah mereka sekitar 50.000 jiwa. Yang paling populer adalah para diaspora Indonesia yang diberangkatkan paksa oleh VOC ke Suriname.

Para diaspora lainnya adalah kalangan pelajar dan ilmuwan yang pada era 1970-an dikirim pemerintah ke berbagai negara melalui program beasiswa. Sebagian dari mereka ada yang kembali ke Indonesia dan menempati posisi penting di institusi pemerintahan. Sebagian lainnya memutuskan untuk menetap dan meniti karirnya di luar negeri. Banyak sekali para diaspora Indonesia yang sukses menduduki jabatan prestisius di korporasi internasional dan lembaga internasional. Seperti Sehat Sutarja. Pria kelahiran Jakarta ini awalnya menimba ilmu di Iowa State University. Tak puas sampai disitu, Sehat melanjutkan studinya untuk Program Master di Universitas California-Berkeley.Kecintaan akan dunia teknologi membuatnya berani memutuskan untuk mendirikan Marvell Technology bersama sang istri dan saudaranya Pantas Sutarja. Meski pada tahun 1995 sempat tertatih-tatih, namun pada akhirnya perusahaan tersebut mampu berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.Bahkan, pada tahun 2007 Marvell Technology berhasil meraih predikat sebagai perusahaan semikonduktor terbaik ketiga di dunia versi majalah Forbes.

Mereka yang sukses di negeri orang ini sebenarnya masih memiliki spirit kecintaan yang besar pada tanah air.  Jika parameter yang ingin mereka raih adalah materi-finansial semata, tak perlu repot-repot bagi mereka untuk memikirkan eksistensi dan kemajuan Indonesia sebagai tanah leluhurnya. Sebagai ahli, profesional, atau wirausahawan, mereka telah meraih materi-finansial di negeri rantau. Namun, karena spirit nasionalisme, mereka tetap memikirkan bagaimana cara memberikan kontribusi terhadap Indonesia. Maka, dibentuklah Diaspora Indonesia (Indonesian Diaspora). Ini komunitas Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri yang dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 2012, atas dukungan Duta Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat saat itu, Dino Patti Djalal.

Ada tiga kategori Diaspora Indonesia, yaitu WNI yang bekerja di luar negeri, orang Indonesia keturunan atau bukan lagi warga negara Indonesia, dan orang-orang yang mencintai Indonesia walaupun bukan WNI dan tidak memiliki garis keturunan Indonesia. Tujuan utama pembentukan diaspora Indonesia ini adalah mendapatkan dwi kewarganegaraan (dual citizenship ) Indonesia sesuai dengan HAM yang diakui secara Internasional. Upaya tersebut telah banyak dilakukan, salah satunya dengan membuat petisi online untuk menjaring aspirasi dan dukungan dari seluruh Diaspora Indonesia di dunia. Namun, hingga saat ini upaya tersebut masih belum berhasil.

 

Polemik Dual Citizenship

Ada beberapa alasan kenapa kemudian prinsip dwi kewarganegaraan masih menjadi polemik di banyak negara, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap gelombang migrasi besar dari negara-negara berpendapatan rendah. Pasalnya, keberadaan para imigran dianggap berpotensi melunturkan identitas lokalnya. Dalam konteks ini, para imigran pun kemudian dianggap sebagai ancaman, ketimbang memberi peluang dan  manfaat bagi negaranya.Sementara negara-negara asal imigran, seringkali merasa takut bila gelombang migrasi dari negaranya akan mengurangi sejumlah tenaga pekerja yang memiliki keunggulan dalam skill dan pengetahuan (brain drain). Dan contoh paling nyata adalah di India, dimana sejumlah ahli mesin (engineer) lulusan IIT (Indian Institute of Technology) secara berbondong-bondong menyerbu Amerika Serikat dan sejumlah negara maju di Eropa. Para pengamat di India pada waktu itu mengatakan, bila gelombang migrasi tersebut telah menghilangkan modal intelektual yang berharga dan melegitimasi istilah “brain drain” yang berkembang.

Dengan pertimbangan diatas, banyak negara-negara tujuan para imigran yang membuat sejumlah aturan keimigrasian dan kewarganegaraan yang super ketat. Di Amerika Serikat misalnya, meskipun prinsip dual citizenship telah diadopsi kedalam peraturan keimigrasian, namun dalam praktiknya terdapat banyak aturan yang cukup ketat, terutama terkait dengan kontribusi secara militer dan pajak.

Menurut Prof. Dr. Mashelkar, mantan Direktur Indian National Academy of Science, negara berkembang sejatinya tak perlu terlalu risau terhadap fenomena brain drain. Menurutnya, brain drain adalah omong kosong. Yang ada adalah brain circulation, yaitu fenomena yang muncul karena adanya dorongan curiosity yang kuat dalam setiap diri petualang untuk mengaktualisasikan impiannya.[1] Dan nyatanya, fenomena brain drain yang dianggap menakutkan, justru malah menguntungkan. Pada akhir tahun 1990-an dan menjelang abad 21, India malah dihadapkan dengan arus besar u-turn circulation. Yaitu kembalinya para imigran dari perantauan, dari tempat pencarian mimpi-mimpi mereka di Amerika dan Eropa.Dalam konteks sebuah negara, India menjadi negara yang cukup cepat dihampiri oleh u-turn circulation. Sehingga brain drain yang ditakutkan pun tak pernah ada. India justru menikmati efek brain circulation, yaitu potensi besar, modal intelektual, dan juga modal jaringan (networkcirculation) untuk kemajuan negerinya.

Brain circulation dan network circulatioan, itulah yang sejatinya juga dialami bangsa Indonesia seandainya kita cukup sigap dengan kemungkinan itu. Bagaimana tidak, berdasarkan sumber data Kementrian Luar Negeri mengenai Diaspora WNI, diketahui bahwa total WNI yang tersebar di luar negeri berjumlah 4.485.431.Bahkan menurut data yang tidak resmi, diperkirakan jumlahnya mencapai 8,5 juta sampai dengan 10 juta orang.Sementara data statistik menyebutkan bahwa, diaspora Indonesia yang menyebar di berbagai dunia telah menempati urutan tertinggi penghasilan masyarakat Indonesia. Contohnya jaringan diaspora Indonesia di Amerika memiliki penghasilan berkisar $59.000 atau setara dengan Rp572 juta pertahun. Tingkat pendapatan tersebut bahkan lebih tinggi dari masyarakat Amerika sendiri. Hal ini karena tidak sedikit dari mereka yang berhasil meraih posisi strategis di negara tempat mereka bermukim. Mahmudi Fukumoto dan Sonita Lontoh misalnya, keduanya merupakan anggota komunitas diaspora yang berhasil menempati posisi yang cukup strategis.

Maksimalisasi Brain Circulation

Melihat kesuksesan para diaspora Indonesia di berbagai negara, muncul imaji dan harapan bagiamana agar Indonesia juga bisa mendapatkan efek brain circulation dari diaspora Indonesia tersebut, sebagaimana yang diraih Tiongkok, India dan Korea Selatan. Melihat potensi diaspora Indonesiayang ada, hal itu sangat mungkin dilakukan. Hanya saja, menurut saya, ada dua tantangan yang harus diatasi.

Pertama, masyarakat kita seringkali terjebak pada pemahaman bahwa efek brain circulation hanya dapat diraih bila para diaspora Indonesia tersebut memutuskan untuk “pulang kampung”. Jika diaspora Indonesia itu berstatus Warga Negara Asing (WNA), mereka harus berganti menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Ini paradigma lama. Padahal, perkembangan teknologi informasi yang terjadi saat ini telah membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Implementasi internet, electronic commerceelectronic data interchangevirtual office, dan telemedicine telah menerobos batas-batas fisik antar negara (borderless).

Seperti diketahui, Undang-undang di Indonesia tak mengakui kewarganegaraan ganda. Meskipun lahirnya UU No.12 tahun 2006 mulai mengenal prinsip kewarganegaraan ganda. Namun, dalam kenyataannya prinsip tersebut masih sangat sempit. Kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak-anak hasil perkawinan campuran sampai berusia 21 tahun, untuk selanjutnya mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan orangtuanya.

Paradigma masyarakat kita yang masih konvensional ini harus diubah. Di era digital saat ini, batas antar negara tak lagi menjadi hambatan, tapi justru peluang dan tantangan. Oleh karena itu, “pulang kampung” dan menjadi warga negara Indonesia bukan keharusan. B.J. Habibie sebenarnya telah memiliki visi futuristik ini jauh-jauh hari. Beliau ingin menghubungkan seluruh diaspora Indonesia yang tersebar di seluruh dunia. Hanya saja, program Habibe tidak berjalan simultan, dikarenakan kondisi politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil saat itu.

Kedua, selain memiliki brain power yang di atas rata-rata dan visi world class, para diaspora ini sebetulnya begitu mencintai tanah air nenek moyangnya. Hanya saja, hingga saat ini mereka masih terganjal oleh aturan kewarganegaraan di Indonesia yang tidak menghendaki dwi kewarganegaraan (dual citizenship). Ini masalah kedua yang harus segera diatasi.

Dalam konsep ketahanan nasional yang sebenarnya, kondisi seperti ini tentu saja bagaikan membuang peluang emas yang ada didepan mata. Karena dalam konsep national security, ketahanan nasional bersandar pada premis bahwa keamanan harus dimaknai dalam pengertian yang holistik (holistic way). Tidak hanya mencakup aspek militer, tapi juga non-militer. Artinya, meskipun penolakan atas prinsip dual citizenship didasarkan pada pertimbangan keamanan nasional, namun semestinya jangan dilupakan bahwa ketahanan nasional juga sebetulnya telah memasukan isu-isu human security, sesuai dengan anjuran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan konvensi Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia. Bila mengacu pada konsep yang dikembangkan UNDP, konsep keamanan nasional sejatinya meniscayakan adanya kebebasan dari kekurangan (freedom from want)dan kebebasan dari ketakutan (freedom from fear). Artinya, setiap manusia, apalagi warga negara Indonesia, semestinya mendapatkan jaminan keamanan dari negaranya untuk memperoleh hak-haknya.

Hanya saja, karena konsep ketahanan nasional yang dikembangkan di Indonesia saat ini masih merupakan warisan dari Pemerintahan Orde Baru, maka konsep ketahanan nasional pun berorientasi ke dalam (inward-looking). Termasuk dalam menghadapi isu kewarganegaraan ganda. Konsep dwi kewarganegaraan dianggap sebagai pintu masuk munculnya ancaman bagi ketahanan nasional.Baik berupa persoalan kependudukan, lunturnya identitas budaya, hingga ancaman spionase dan penyadapan. Filosofi ketahanan nasional kita masih menganut paradigma ini. Memang benar bahwa persoalan kependudukan dapat menimbulkan ancaman bagi ketahanan nasional, tapi itu hanya dapat terjadi bila para pendatang yang masuk ke dalam negeri tidak memiliki skill yang mumpuni dan tidak diseleksi secara ketat. Jika mekanisme dan sistem yang kita kembangkan memiliki standar yang tinggi, maka itu tidak akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional.

Mendorong Amandemen

Gatra Penduduk dalam konsep Ketahanan Nasional kita telah mengisyaratkan bahwa, penduduk suatu negara sesungguhnya menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Artinya, penduduk sebagai sumber daya manusia merupakan modal dasar yang penting dalam penyelenggaraan konsepsi ketahanan nasional. Sementara menurut data Human Development Index 2012, Indonesia berada di urutan 121 dari 187 negara yang ada di dunia. Angka IPM kita masih sangat rendah. Maka dari itu, aturan yang menghambat izin dwi kewarganegaraan bagi para diaspora Indonesia layak dipertimbangkan untuk kemudian di amandemen. Ini bisa menjadi alternatif upaya akselerasi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Apalagi jika mengacu dengan kesuksesan para diaspora Indonesia di luar negeri.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut, terutama agar sebuah negara mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa harus mengurangi hak asasi warga negaranya yang ingin mencari penghidupan yang lebih baik dengan bekerja di luar negeri, maka prinsip dwi kewarganegaraan rasanya layak dipertimbangkan untuk diadopsi dalam aturan kewarganegaraan dan keimigrasian Indonesia. Dan dalam hal ini, sekali lagi India memberi contoh positif. Ketika banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan kebijakan untuk mencegah atau paling tidak mempersulit warga negaranya yang ahli dan potensial untuk bekerja di luar negeri, India justru mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Berbekal sekian banyak warga India yang menjadi tenaga kerja ahli bidang teknologi informasi di Amerika Serikat, pemerintah India menjadikan itu sebagai tawaran untuk membangun hubungan baik dengan AS dalam bidang diplomasi dan ekonomi. (Bhagawati, 2004:215). Sementara di negaranya sendiri, India kemudian menerapkan kebijakan Overseas Citizenship of India (OCI). Dengan konsep ini, pemegang OCI yang pernah menjadi warga negara India dapat melakukan perjalanan ke India tanpa keharusan memiliki visa.Selain itu, pemilik OCI juga dapat bekerja tanpa disertai izin kerja, meski tetap ada batasan-batasan tertentu.

Contoh lain adalah Meksiko. Pada awalnya, tahun 1996-2003, Meksiko hanya menerapkan dwi kewarganegaraan terbatas, yaitu non-voting Mexican cultural. Pasca tahun 2003, regulasi dwi kewarganegaraan di Meksiko diperluas dengan kekecualian akan hak pilih, yang hanya diberikan jika yang bersangkutan secara fisik hadir di Meksiko untuk memilih.

Berkaca pada pengalaman India, Meksiko, dan berbagai negara lain yang meraih hasil positif dari penerapan konsep dwi kewarganegaraan, maka pemerintah Indonesia layak untuk mempertimbangkan hal serupa. Sehingga potensi sumber daya manusia Indonesia di luar negeri, yang terkendal oleh regulasi kependudukan model ini, akan dapat dioptimalisasi potensinya untuk kepentingan Indonesia. Namun tentu saja, konsep dwi kewarganegaraan yang diterapkan tak sekadar persoalan fungsional, legal, sosial, politik, dan ekonomi, namun mesti dilihat dari sudut pandang etika dan sistem nilai. Dalam hal ini adalah Pancasila. Seperti yang dikatakan Habibie, spiritnya adalah cinta tanah air yang bersinergi dengan agama, budaya, dan ilmu pengetahuan.

Dengan begitu, upaya amandemen aturan kewarganegaraan dan keimigrasian pun kemudian tak sekadar untuk menghilangkan kendala teknis dan meraup keuntungan ekonomi. Amandemen UU tersebut sejatinya juga tidak melupakan nation and character building. Yaitu tertanamnya jiwa dan mental manusia Indonesia, dari jiwa dan mental manusia yang terjajah menjadi jiwa dan mental manusia yang merdeka. Sehingga para Diaspora Indonesia pun pada akhirnya tak hanya sekadar menjadi pelancong, pedagang, dan petualang, namun juga seseorang dengan jiwa yang percaya kepada kekuatan sendiri (self reliance) dan mampu berdikari (self help). Dengan cara seperti itulah bangsa kita akan menjadi bangsa yang bermartabat, adil dan makmur.

Ada empat keuntungan utama yang didapat Indonesia jika konsep dwi kewarganegaraan diterapkan.

Pertama, memperluas jaringan (networkbusiness to business (b to b) antara diaspora Indonesia yang berada di perantauan dengan warga Indonesia yang berada di dalam negeri. Akses finansial, pemasaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengolahan sumber daya alam, akan meningkat pesat yang pada akhirnya akan menaikkan nilai ekspor Indonesia ke seluruh pasar dunia, dan menjadikan Indonesia mandiri dalam memenuhi kebutuhan pasar domestiknya.

Kedua, Capital Flow-In. Para Diaspora yang berada di perantauan, khususnya yang berada di negara maju, akan melihat competitive advantage dan comparative advantage yang dimiliki Indonesia. Mereka akan lebih mengenal Indonesia daripada orang asing, sehingga potensi masuknya modal untuk investasi di Indonesia menjadi signifikan. Contoh yang paling nyata adalah warga Cina Perantauan yang setelah sukses dan kaya di negara-negaradimana mereka bermukim, akan memasukkan modal dan investasi di daratan China untuk manufaktur produk-produk unggulan yang mereka kembangkan.

Ketiga, Indonesia berhak mengklaim warga diaspora yang super sukses di bidangnya sebagai anak bangsa Indonesia. Ini akan menaikkan harga diri bangsa Indonesia, karena memiliki banyak ahli dan profesional yang diakui dunia Internasional.

Keempat, menambah pendapatan pajak. Ketika seseorang menjadi WNI, hak dan kewajibannya sebagai WNI berlaku. Walaupun ia lebih banyak menghabiskan waktu di negara lain. Salah satu kewajiban yang mutlak adalah membayar pajak. Seperti disinggung di depan, diaspora Indonesia yang super sukses di bidangnya sangat banyak. Mereka merupakan pembayar pajak potensial bagi Indonesia, ketika kewarganegaraannya diakui.

Saat ini hidup di abad informasi, abad 21. Segalanya telah terhubung (connected world) secara maya, sehingga hidup berjalan di alam Global Village. Pertanyaannya: apakah bangsa Indonesia masih akan menggunakan paradigma lama untuk melihat dunia yang baru ini? Termasuk dalam soal kewarganegaraan?

**Artikel Fayakhun Andriadi, dimuat dalam buku “Indonesia Berdaulat Bermartabat: Kompilasi Pemikiran Anggota Komisi 1 2009-2014″, terbitan RMBooks, 2014



[1] Weekly Brief, No. 31 Oktober 2012

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>