Misteri Perilaku Pemilih Pada Pilkada Serentak 2015

Fayakhun Andriadi, Doktor Ilmu Politik UI, Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina

Fayakhun Andriadi, Doktor Ilmu Politik UI, Dosen Pascasarjana Universitas Paramadina

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2015 baru saja berjalan dengan sukses. Ini prestasi politik tersendiri bagi Indonesia. Bukti semakin matangnya kita dalam berdemokrasi. Namun pada sisi lain, hajatan ini menyisakan fenomena menarik. Sebuah misteri politik yang harus kita pecahkan bersama. Bagaimana sebenarnya perilaku politik (voters behavior) masyarakat Indonesia? Bisakah dijelaskan secara rasional dan komprehensif, tanpa ada kontradiksi dan anomali disana-sini?

Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa ternyata isu korupsi yang menggelayuti beberapa calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2015 tidak mengakibatkan rendahnya hasil perolehan suaranya. Meski diterpa isu kelam korupsi di partainya atau dinasti politiknya, perolehan suara mereka tetap dominan dan berpotensi menang (berdasarkan hitung cepat). Sebagai contoh, di propinsi Banten, performa politik Dinasti Atut sepintas seperti akan hancur lebur terkena dampak kasus hukum yang menimpa Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, TB Chaeri Wardana. Penangkapan keduanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dua tahun yang lalu, oleh sebagian besar kalangan diprediksi sebagai runtuhnya citra politik mereka di mata publik Banten. Tapi nyatanya, pada Pilkada Serentak 2015, dinasti politik Atut tetap berhasil memenangkan beberapa calonnya. Dari empat daerah yang menggelar Pilkada Serentak di Provinsi Banten, keluarga Atut menang di tiga daerah, yakni di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan.

Hal serupa juga terjadi di ranah media sosial, segmen yang sebenarnya identik masyarakat menengah ke atas, well educated, dan masuk kategori pemilih rasional. Menjelang Pilkada Serentak 2015 yang lalu, obrolan di media sosial sangat keras mengkritisi menyinggung soal dinasti politik Atut yang masih percaya diri untuk mencalonkan diri. Obrolan maya terutama ramai di wilayah Tangerang Selatan, daerah dengan angka melek internet (media sosial) tinggi di Provinsi Banten. Tapi, mengapa sikap dan persepsi negatif di tingkat media sosial tersebut tidak paralel dengan pilihan politik masyarakat Tangerang Selatan sendiri? Terbukti dengan unggulnya pasangan Airin-Devnie.

Sederhananya: mengapa di media sosial publik mengkritisi dinasti Atut, tapi di bilik suara menjatuhkan pilihan pada paslon dari keluarga ini? Ada beberapa kemungkinan penjelasan rasional. Pertama, para netizen yang mempersepsikan negatif dinasti politik Atut dan isu korupsi partai di media sosial bukan warga Banten atau pemilih. Kedua, ada kemungkinan, kuantitas para netizen yang mengkritisi dinasti politik di media sosial tersebut jauh lebih kecil dari yang jumlah pemilih yang tidak peduli dengan persoalan dinasti politik. Ketiga, memang ada gap antara persepsi negatif publik di media sosial dengan perilaku politik mereka. Artinya, di media sosial mereka kritis, tapi di dunia nyata mereka menunjukkan perilaku politik yang sebaliknya (fanatis atau pragmatis). Kemungkinan ketiga ini kecil, jika dihubungkan dengan karakteristik masyarakat kelas menengah yang kritis dan rasional.

Hal yang sama juga terjadi di level parpol. Dalam beberapa bulan terakhir, partai ini sedang dirundung citra negatif korupsi yang sangat massif atas dampak isu Setya Novanto. Namun hal ini ternyata tidak mengakibatkan jatuhnya perolehan suara parpol ini. Berdasarkan hasil hitungan cepat, dari 139 paslon yang diusung Partai Golkar, 52 persen berhasil dimenangkan. Partai Nasional Demokrat (NasDem) juga meraih prestasi serupa. Di tengah terpaan isu korupsi yang menggelayuti salah satu kadernya dalam beberapa bulan terakhir ini, NasDem yang mengusung 253 paslon di Pilkada Serentak 2015, berhasil memenangkan 129 pasangan yang diusungnya. (detik.com, 9/12/2015).

Tentu ada penjelasan rasional yang sifatnya hipotesis tentang ini: bahwa isu korupsi yang menerpa kedua parpol tersebut masih belum memberikan efek terhadap perilaku pemilih, sebab rentang waktunya masih terhitung pendek. Perilaku pemilih akan terdampak dalam jangka waktu yang lama. Tapi penjelasan ini tidak berlaku pada fenomena dinasti politik Atut.

 

Isu Korupsi dan Perilaku Pemilih

Berdasarkan fakta-fakta di atas, bisa ditarik hipotesis bahwa isu korupsi tidak selalu paralel dengan perolehan suara parpol atau figur. Pola relasi antara keduanya tidak menghasilkan rumus kausalitas. Bahwa isu korupsi menerpa sebuah parpol atau figur, tidak otomatis perolehan suaranya pada ajang Pilkada, Pileg, atau Pilpres akan menurun.

Dilihat dalam perspektif ilmu politik: memberi makna ilmiah apa fenomena ini? Apakah artinya masyarakat kita memiliki tingkat toleransi yang sangat tinggi terhadap praktik korupsi? Atau, ada faktor lain? Jawaban pertanyaan pertama akan diikuti dengan pertanyaan kedua: kenapa perilaku pemilih masyarakat kita seperti itu (mentoleransi korupsi, misalnya)? Apakah ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya terkait dengan basis budaya politik kita? Semua pertanyaan ini penting dijawab dalam perspektif ilmu politik. Diperlukan riset komprehensif untuk menguak misteri perilaku pemilih kita itu.

Perilaku pemilih memang tidak mudah dibaca. Setiap pemilih di sebuah negara memiliki kekhasan karakteristik yang tidak bisa dikomparasikan apple to apple dengan negara lain. Faktor budaya, agama, sosial, dan lain sebagainya turut memberi saham pada terbentuknya perilaku pemilih. Dalam ilmu politik, pemilih terbagi dalam empat tipologi: pemilih rasional (rational voter), pemilih kritis (critical voter), pemilih tradisional (traditional voter), dan pemilih skeptis (skeptic voter). Dalam studi politik, ada tiga mazhab atau pendekatan untuk membaca perilaku pemilih: pendekatan sosiologis (Columbia School), pendekatan sosio-psikologis (Michigan School), dan pendekatan rasional (Rational Choice). Pendekatan sosiologis berusaha memahami perilaku pemilih dari perspektif hirarki kelompok sosial yang ada dalam masyarakat: kelas sosial, agama, etnisitas, pekerjaan, penghasilan dan lain-lain.

Pendekatan psikologis berpandangan membangun asumsi bahwa penentuan pilihan politik sangat ditentukan oleh pengaruh kekuatan psikologis, seperti variabel: identifikasi terhadap partai, persepsi pemilih terhadap atribut-atribut pribadi masing-masing calon (candidate), kepentingan kelompok yang mereka wakili, isu-isu politik dalam negeri, isu-isu politik luar negeri, dan penampilan partai dalam mengelola pemerintahan. Sementara pendekatan rasional mengadaptasi ilmu ekonomi untuk membangun basis rasionalitasnya.

Saiful Mujani (2012) pernah melakukan penelitian dengan menggunakan teori pilihan rasional (rational choice) untuk menjelaskan tren perilaku memilih masyarakat Indonesia pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 yang dimenangkan tiga parpol berbeda (PDIP, Golkar, dan Demokrat). Disimpulkan bahwa itu dipengaruhi dua variabel: evaluasi atas kinerja pemerintah dan evaluasi atas tingkat pendapatan diri dan keluarga. Untuk Pemilu 1999 dan 2004, Saiful menguji enam faktor yang memengaruhi perilaku memilih, yaitu kepemimpinan, identifikasi partai, orientasi religius, ekonomi politik, sosiologis, dan demografis. Hasilnya, faktor identifikasi partai dan kepemimpinan signifikan memengaruhi perilaku pemilih.

Bagaimana dengan perilaku pemilih pada Pilkada Serentak 2015, hubungannya dengan isu korupsi sebagai “faktor”? Beberapa “ketidakrasionalan” perilaku pemilih menarik untuk dikaji dan ditelusuri akarnya. Mengapa perilaku politik masyarakat kita penuh kontradiksi: benci korupsi, tapi cinta figur koruptor, terbukti dengan tetap memilihnya saat Pilkada 2015. Perilaku politik masyarakat kita banyak yang ambivalen dan ambigu: sehari-hari mengecam koruptor, tapi menerima politik uang saat Pilkada 2015. Menunjukkan perilaku politik apakah semua fenomena ini?

Secara sepintas, ada beberapa penjelasan yang bisa menjadi hipotesis untuk mengurai persoalan ini.

Hipotesis pertama, perilaku politik masyarakat kita semakin menunjukkan ke-permisif-an terhadap tindak korupsi. Masyarakat kita sudah semakin kebal dengan korupsi, sehingga sensitifitas politiknya semakin menipis. Mereka tidak lagi mempertimbangkan korupsi sebagai bagian dari pertimbangan individual sebelum menjatuhkan pilihan pada Pilkada. Etika politik tidak lagi jadi faktor signifikan dalam ajang demokrasi seperti Pilkada.

Sekedar perbandingan, survei nasional yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2010 tentang fenomena Pilkada menunjukkan makin permisifnya publik akan politik uang. Publik yang membenarkan politik uang mengalami peningkatan dari 11,9% di tahun 2005 menjadi 20.8% di tahun 2010. Riset Badan Pusat Statistik (BPS) tentang Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2014 juga menunjukkan bahwa IPAK masyarakat kita turun menjadi 3,61 persen dibanding tahun sebelumnya di angka 3,63 persen. Survei yang dilakukan di 33 provinsi, 170 kota/kabupaten dengan sampel 10 ribu rumah tangga ini menunjukkan penurunan sikap masyarakat terhadap budaya anti korupsi. (tempo.co, 3/1/2015)

Hipotesis kedua, tanpa disadari, praktik korupsi sebenarnya bagian dari elemen-elemen bangunan kebudayaan politik masyarakat kita. Jadi kesadaran ini bersemayam di “bawah sadar politik” masyarakat kita, karena itu ada ruang toleransi terhadap praktik korupsi. Namun hipotesis kedua ini lagi-lagi ambigu, karena pada sisi yang lain, kita dikenal sebagai bangsa yang menujunjung tinggi budaya-adat politik ketimuran yang penuh sopan santun, etis-moril, dan mengedepankan rasa malu. Sebenarnya yang manakah perilaku politik otentik masyarakat kita: antikorupsi atau toleran dengan korupsi?

Hipotesis ketiga, jumlah pemilih yang memiliki kesadaran antikorupsi masih lebih minim dibandingkan yang mentoleransi praktik tersebut. Jumlah pemilih rasional dan kritis (ekonomi menengah ke atas, well educated, urban) masih belum melampaui jumlah pemilih tradisional dan skeptis. Hipotesis ini didukung hasil survei BPS tentang IPAK Indonesia tahun 2014. Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan karateristik demografi, perilaku sikap antikorupsi wilayah perkotaan lebih tinggi dari pedesaan yakni 3,71 berbanding 3,55 dan 3,71 berbanding 3,51. Berdasarkan usia, IPAK warga di atas 60 tahun lebih tinggi 3,54 dibanding mereka yang berusia kurang dari 60 tahun 3,63, sementara tingkat pendidikan di atas SLTA, lebih antikorupsi dibandingkan lulusan di bawah SLTA. Artinya, semakin tua semakin lemah sikap antikorupsinya, sementara anak muda lebih berperilaku antikorupsi. (tempo.co, 3/1/2015). Dengan kata lain, ke depan, perilaku antikorupsi bisa difokuskan pada pemilih muda dan urban, sehingga perlahan-lahan bisa merubah perilaku pemilik secara dominan di masa mendatang.

Perlu sebuah riset ilmiah yang komprehensif dan mendalam untuk memecehakan aneka misteri perilaku memilih masyarakat kita di berbagai daerah dan konteks nasional. Sebuah penjelasan yang memotret dari perspektif ilmu politik. Yang menjelaskan keterkaitan antara perilaku pemilih, persepsi terhadap parpol dan figur. Bagaimana pola relasi antara ketiganya: apa mempengaruhi yang mana? **

Baca Juga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>