Kantong Plastik Berbayar, Kebijakan Setengah Komprehensif

(foto net / online)

(foto net / online)

Pemerintah baru saja memberlakukan kebijakan kantong plastik berbayar. Kebijakan ini diterapkan untuk menekan penggunaan plastik saat berbelanja. Pada tahap ujicoba, kebijakan ini diberlakukan di 17 kota besar di Indonesia, antara lain Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, Solo, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, Medan, dan lainnya.

Keputusan pemerintah tentang penggunaan plastik berbayar ini menimbulkan pertanyaan. Kalau tujuannya adalah untuk mengurangi plastik yang tidak ramah lingkungan, kenapa kemasan berbahan plastik seperti mie instan, air mineral, cemilan anak-anak, dan sejenisnya masih diperbolehkan? Jumlahnya jauh lebih besar dibanding kantong plastik belanjaan.

Harus diakui bahwa plastik merupakan salah satu varian perusak lingkungan yang sering mendapat perhatian serius dari para aktifis lingkungan hidup. Sehingga bagi sebagian orang, penggunaan plastik berbayar dianggap sebagai sebuah kebijakan yang menunjukkan kepekaan terhadap isu pelestarian lingkungan hidup yang belakangan semakin disuarakan secara global.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jenna Jambeck, ahli lingkungan asal University of Georgia, Indonesia berada pada urutan kedua, setelah Tiongkok, penyumbang terbanyak sampah plastik yang masuk ke laut. Dari 187 juta ton sampah Indonesia yang mencemari lautan, sekitar 14 persen adalah sampah plastik (science.sciencemag.org). Temuan World Economic Forum-Ellen Mc Arthur Foundation dan Mc Kinsey juga sangat mengerikan. Bahwa pada 2050, jika sampah tak segera ditanggulangi, jumlahnya akan lebih banyak ketimbang ikan di perairan (www3.weforum.org). Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa dalam 10 tahun terakhir, ada sekitar 9,8 miliar lembar kantong plastik digunakan oleh masyarakat Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, hampir 95% menjadi sampah. (voaindonesia.com, 29/2/2016)

Dengan data seperti demikian, penerapan kebijakan ini kemudian dianggap sangat penting sebagai upaya aktif pemerintah untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan, khususnya yang disebabkan limbah plastik. Kebijakan kantong plastik berbayar dianggap relevan untuk menekan “kontribusi” negara kita terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan limbah plastik.

Pertanyaannya, seberapa tepat optimisme tersebut?

Bagi saya, kebijakan tentang penggunaan plastik berbayar sebagai formulasi kebijakan pro lingkungan hidup, tidak boleh parsial. Kebijakan ini harus komprehensif, integral, dan simultan. Kebijakan ini harus dilengkapi dengan kebijakan-kebijakan pro lingkungan hidup yang lainnya dalam sektor limbah plastik.

Kerusakan lingkungan hidup sifatnya multidimensional. Penyebabnya banyak faktor yang membentuk sebuah jaringan yang saling terkait, lalu menghasilkan sebuah pola hidup yang menyebabkan rusaknya lingkungan.

Penggunaan plastik berbayar “hanya” salah satu faktor. Ia hanyalah satu bagian kecil dari sebuah mozaik besar. Masih ada seabrek varian lainnya yang kontribusinya atas kerusakan lingkungan hidup tak kalah besarnya.

Apakah ini berarti bahwa kebijakan soal plastik berbayar sia-sia saja dan tidak akan berdampak pada perbaikan lingkungan hidup? Tentu tidak. Kebijakan ini sedikit banyak akan berdampak terhadap perbaikan lingkungan hidup, mengingat jumlah limbah plastik berbayar juga banyak secara kuantitas.

Tetapi, kebijakan ini masih terkesan setengah-setengah, pilih kasih, tidak komprehensif. Kebijakan pembatasan penggunaan plastik seharusnya tidak hanya diterapkan pada konsumen yang berbelanja, namun juga diterapkan terhadap kemasan produk yang selama ini menggunakan bahan plastik. Misalnya, produk mie instan dan air minum kemasan. Menurut data, 69% sampah plastik yang ada didominasi oleh sampah plastik domestik, sehingga kebijakan yang seharusnya juga digalakkan adalah menekan produksi plastik. Jadi bukan hanya mengubah perilaku masyarakat untuk tidak menggunakan kantong plastik.

Tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk berbungkus plastik sangat tinggi. Sehingga dampak pembuangan limbah plastiknya juga besar. Jika produsen-produsen dikenakan kewajiban untuk menggunakan kemasan non-plastik, maka efeknya akan sangat besar bagi pelestarian lingkungan hidup.

Bisa dibayangkan, jika dua kebijakan ini diterapkan secara simultan dan komprehensif, maka jumlah penggunaan kantong plastik oleh masyarakat menurun, dan jumlah produk-produk yang mereka beli juga tidak lagi berkemasan plastik. Hasilnya, volume limbah plastik yang dibuang ke lingkungan akan menurun signifikan. Pada saat bersamaan juga akan mengubah “pola hidup lama” masyarakat yang abai pada lingkungan hidup, untuk bertransformasi pada “pola hidup baru” yang peka lingkungan hidup.

Ada aspek lain yang juga harus kita soroti terkait kebijakan kantong plastik berbayar ini. Data Nielsen tahun 2015 menyebutkan bahwa market share dari industri ritel toko swalayan (minimarket, supermarket, hipermarket, dan perkulakan) di Indonesia hanya sebesar 26%. Sedangkan, ritel pasar rakyat masih menguasai pasar dengan 74%. Artinya, kebijakan ini hanya akan berhasil jika semua peritel baik toko swalayan maupun pasar rakyat menerapkan kebijakan kantong plastik berbayar secara simultan. Jadi, kebijakan ini juga harus diterapkan di sektor pasar rakyat, agar lebih terasa efek positifnya.

Transparansi pengelolaan dana

Hal lain yang harus mendapatkan perhatian serius dalam penerapkan kebijakan kantog plastik berbayar adalah transparansi pengelolaan dana pembelian kantong plastik yang dikenakan pada masyarakat. Seperti diketahui, jika tetap ingin menggunakan kantong plastik saat berbelanja, masyarakat diwajibkan untuk membeli seharga dua ratus rupiah.

Harus ada transparansi dari pemerintah terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana ini. Ini bukan jumlah yang kecil, sehingga masyarakat memiliki hak untuk mengetahui untuk apa dan kemana dana tersebut digunakan. Pemerintah harus berterima kasih kepada masyarakat yang sudah bersedia untuk turut berpartisipasi menyukseskan kebijakan ini. Dan rasa terima kasih tersebut hendaknya diekspresikan dengan menunjukkan transparansi pemerintah tentang penggunaan dan pengelolaan dana tersebut. Sehingga masyarakat merasakan bahwa partisipasi aktif mereka terhadap lingkungan hidup “dibayar” dengan transparansi.

Jika publik mengetahui secara transparan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut, ke depan akan semakin mudah untuk mengajak publik menyukseskan kebijakan serupa. Sebaliknya, ketidakjelasan penggunaan dan pengelolaan dana kantong plastik akan menumbuhkan kecurigaan dan apatisme publik terhadap pemerintah. Sehingga bisa dipastikan bahwa tingkat partisipasi publik untuk menyukseskan kebijakan serupa di masa mendatang akan menurun.

Saat ini kita memasuki era digital. Tingkat kritisisme publik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah semakin tinggi. Internet atau media sosial menjadi wahana baru bagi publik untuk menyalurkan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Publik semakin aktif menyoroti dan mengkritik kinerja pemerintah, terutama soal kualitas kebijakan dan tranparansi kebijakan. Publik sudah semakin cerdas menilai kualitas kebijakan pemerintah dan transparansi penerapannya. Jika melihat indikasi ketidaktransparanan dan kualitas kebijakan yang rendah, publik akan mengajukan kritik dan protes melalui saluran online yang kemudian ditindaklanjuti ke ranah offline.

Untuk itu, di era digital ini, pemerintah semakin dituntut untuk bersikap transparan dan akuntabel. Termasuk dalam soal kebijakan kantong plastik berbayar ini. Kebijakan ini harus benar-benar komprehensif, integral, dan simultan, agar publik menilai kebijakan ini berkualitas. Demikian juga dengan sisi transparansinya. Penggunaan dan pengelolaan dana kantong plastik berbayar harus transparan. Isu lingkungan hidup merupakan salah satu yang populer di era digital. Publik sudah semakin aktif mendiskusikan soal ini di media sosial. Dalam beberapa hal, aksi pelestarian lingkungan hidup digalang dengan menggunakan media sosial sebagai instrumennya. Lembaga-lembaga dan aktifis-aktifis lingkungan hidup juga aktif menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye.

Fakta ini menunjukkan bahwa sikap transparan dari pemerintah terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana tersebut akan mendapatkan sorotan kritis dari publik netizen. Mereka akan selalu melakukan monitoring melalui media sosial tentang bagaimana dana tersebut digunakan dan seberapa efektif.

Kita semua berharap kebijakan yang pro lingkungan hidup semakin intensif dikeluarkan. Karena kerusakan lingkungan hidup dan ekosistem sudah semakin akut belakangan ini. Kebijakan-kebijakan model seperti ini akan membantu melestarikan lingkungan hidup, namun dengan satu catatan: integral, komprehensif, dan simultan. (FA)

Random Posts

    One Response to Kantong Plastik Berbayar, Kebijakan Setengah Komprehensif

    1. Railing Tangga Surabaya 07/04/2016 at 01:33

      Betul sekali bang. Terkadang dalam satu minggu di rumah sudah terkumpul 10 kantong plastik. Aku sendiri sampai heran. Kok bisa sebanyak itu.
      Dalam hal kebijakan ini saya rasa sudah tepat, hanya saja seperti yang abang bilang, perlu penanganan yang tepat untuk sampah domestik dari plastik. Di kampung kami, sebenarnya sudah ada tempat sampah untuk memilah sampah plastik dan organik. Namun dalam kenyataannya jauh lebih sulit mengatur orang agar mau memilah sampah plastik dan organik.

      Reply

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>