“Jangan selalu reaksioner dan nanti ditekan publik baru ada tindak konkret. Bersikap lebih tegas dan keraslah membela WNI dari berbagai penghinaan asing,” katanya di Jakarta, Sabtu 5 Mei 2012.

Ia mengatakan itu terkait masih tingginya tindakan semena-mena pihak asing, terutama di Malaysia, Singapura, serta beberapa negara Timur Tengah atas TKI atau TKW.

“Misalnya mengenai TKI yang diberondong polisi Malaysia. Tindakan ini berlebihan sebab tugas polisi adalah menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat,” ujar anggota Fraksi Partai Golkar (FPG) dari Daerah Pemilihan (Dapil) DKI Jakarta ini.

Jadi, menurut dia, tugas polisi itu sifatnya melumpuhkan, bukan membunuh. “Kelakuan polisi Malaysia adalah pelanggaran HAM berat. Makanya kami mendesak Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa untuk bersikap tegas dan keras terhadap tindakan polisi Malaysia yang telah melanggar HAM atas WNI,” katanya menandaskan.

Ia juga meminta Menlu Marty untuk memanggil Duta Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta. “Sebab, penjelasan Pemerintah Malaysia harus konkret dan jelas, dalam hal ini adalah tanggungjawab kepala polisinya,” ujarnya.

Oleh karena itu, sekali lagi dia meminta Menlu RI harus aktif melaporkan ke Mahkamah Internasional di Den Hag karena kedua negara sudah meratifikasi HAM di PBB.

“Mahkamah Internasional adalah pihak netral untuk menyelesaikan masalah ini. Tentu Marty harus aktif dan kerja keras membela WNI atas pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat polisi Malaysia,” demikian Fayakhun Andiradi, kandidat doktor ilmu politik Universitas Indonesia (UI) ini.***

Sumber: Antara, Sabtu 5 Mei 2012

Baca Juga

• Perbaikan Perlindungan TKI
• Dua Opsi untuk BNP2TKI

“Ternyata kami menemukan banyak alternatif pengadaan alutsista dengan kualitas dan harga yang bersaing bagi upaya modernisasi Indonesia selama kunjungan di Republik Ceko ini”, Demikian pernyataan ketua Delegasi disela-sela kunjungan tersebut. Dalam pertemuan dengan perusahaan-perusahaan tersebut, Delegasi DPR RI juga mendorong penggunaan local content dan kerjasama alih teknologi dengan perusahaan Indonesia.

Kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI yang tujuan utamanya untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara bertemu dengan beberapa counter part selama kunjungan di Republik Ceko, antara lain Ketua Komisi Pertahanan DPR Ceko, Wakil Ketua DPR Ceko, Wakil Menteri Luar Negeri Ceko dan Wakil Menteri Pertahanan Ceko. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Delegasi DPR RI menyampaikan mengenai perkembangan Indonesia terkini dan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh RI – Ceko di berbagai bidang, khususnya terkait dengan kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kualitas alutsista. Ketua delegasi juga menekankan bahwa Ceko dapat memanfaatkan Indonesia sebagai pintu masuk dalam peningkatan kerjasama dengan negara-negara ASEAN.

Selain itu, Delegasi Parlemen RI mendorong Pemerintah Ceko untuk memperhitungkan Indonesia dalam ekspor strategi Ceko dan mengharapkan dukungan atas upaya Pemerintah Indonesia untuk delisting Indonesia dari Annex I ke Annex II Schengen Protocol, yaitu upaya mencabut Indonesia dari daftar negara-negara yang wajib memperoleh visa untuk memasuki negara-negara di Eropa yang menggunakan Schengen Visa. Delegasi juga menginformasikan kepada pihak Ceko mengenai kehidupan beragama di Indonesia dan bagaimana Islam Indonesia dapat berjalan selaras dengan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Disela-sela kepadatan kunjungan tersebut, Delegasi Komisi I DPR RI juga berkesempatan melakukan dialog dengan mahasiswa, masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia yang tinggal dan menetap di Republik Ceko. Anggota Komisi I DPR RI yang hadir sebanyak 5 orang, yakni : Drs. Agus Gumiwang Kartasasmita, Hj. Lily Chodidjah Wahid, Sidarto Danusubroto, Drs. Al Muzzammil Yusuf, Ir. Fayakhun Andriadi, M.Kom. Perwakilan mahasiswa Indonesia yang pada awalnya memberikan kritik atas kunjungan tersebut, namun akhirnya memberikan pengakuan atas pentingnya kunjungan Delegasi Komisi I DPR RI ke Republik Ceko dan memberikan apresiasi atas kinerja dan hasil-hasil yang dicapai selama kunjungan tersebut.

Praha, 18 April 2012

Arif Sulaksono
Sekretaris Ketiga Ekonomi dan Penerangan
KBRI Praha

Incoming search terms for the article:

• Alutsista
• alusista ceko
• produk pertahanan ceko
• perusahaan alutsista indonesia
• kunjungan komisi satu ke ceko
• kerjasama industri strategis ri ceko
• kerjasama alutsista indonesia-ceko
• alutsista indonesia
• alutsista ceko
• upaya pengadaan alutsista

Baca Juga

• Alutsista dan Anggaran Pertahanan, Pemerintah Diskriminatif
• Menuju Negara Eksportir Alutsista
• DPR Dukung Modernisasi Alutsista
• Penyelesaian RUU Industri Pertahanan Dipercepat
• Polemik Hibah F-16

“Polarisasi opini dan pendapat sudah tajam, emosi tersulut dan aksi masa yang lepas kendali, dalam situasi itu tidak mungkin terjadi jalan ideal. Hanya politisi yang tangguh yang piawai dan berpengalaman dan berakal yang dapat mencari jalan keluar dan itulah yang dilakukan Fraksi Golkar,” kata Ical dalam pidato politiknya di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu (31/3/2012) malam.

Seluruh rakyat Indonesia, lanjut Ical, menyaksikan Golkar kekuatan konstruktif dan fraksi kita sanggup memainkan peran efektif, bermain cantik dan elegan untuk mewujudkan slogan suara Golkar suara rakyat.

Ical menyebut Fraksi Partai Golkar memainkan peran baik tanpa mengikuti arus opini yang berkembang terkait sejumlah usulan alternatif terhadap revisi UU APBN Perubahan 2012.

Solusi yang ditawarkan Golkar dalam lobi politik rapat paripurna adalah mengusulkan rumusan penambahan Pasal 7 ayat 6 A tentang keleluasaan pemerintah menyesuaikan harga BBM dengan syarat 15 persen dari asumsi harga minyak Indonesia yakni 105 USD per barel.

“Dengan rumusan ini tuntutan rakyat terpenuhi, hak pemerintah juga tetap terjaga untuk menyesuaikan harga BBM sesuai harga internasional,” ujarnya.

Solusi ini kata Ical akhirnya disepakati parpol koalisi yakni Demokrat, PKB, PAN dan PPP kecuali PKS. “Formula baru dari Fraksi Golkar terbukti memberi ruang kompromi bagi parpol koalisi dan fraksi koalisi lainnya akhirnya menerima solusi baru itu,” ujarnya.

Meski begitu, Ical menegaskan bahwa hasil Sidang Paripurna DPR tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2012 berkaitan dengan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, bukanlah kemenangan Golkar karena lobinya. tapi adalah kemenangan bangsa.

Ical juga menghargai dan berterima kasih kepada partai opisisi seperti PDIP, Partai Gerindra dan Partai Hanura plus PKS yang memilih berbeda pendapat dari partai-partai koalisi pendukung pemerintah. “Itu bukan sebuah permusuhan, tetapi mereka memilih jalan lain, memiliki pandangan yang berbeda,” tandasnya.

Baca Juga

• Golkar: Belum Saatnya Harga BBM Dinaikkan
• Dua Tokoh Ormas MKGR Dinobatkan sebagai Politisi Terpopuler
• Golkar akan Mendominasi pada 2014
• Golkar Dukung Langkah Kemenkominfo
• Tolak Rumah Aspirasi, Golkar Bangun Posko Aspirasi Rakyat

Jakarta

Demikian disampaikan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham dalam konperensi pers di DPP Partai Golkar, Kamis malam (29/3). Sikap politik ini, kata Idrus, merupakan perintah dan hasil konsultasi Dewan Pimpinan Pusat dengan Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

Dalam kesempatan itu, Idrus menyampaikan empat poin sikap Partai Golkar terkait rencana kenaikan BBM. Pertama, Partai Golkar berpandangan pada saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM. Kedua, Partai Golkar mengakui bahwa menaikan atau tidak menaikan harga BBM adalah domain pemerintah.  Maka Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya keputusan menaikkan harga kepada pemerintah. Posisi Partai Golkar dan fraksinya di DPR tetap megawasi dan mengkritisi bilamana ada yang tidak sejalan dengan kepentingan rakyat, termasuk soal BBM. “Jangan sampai ada kebijakan-kebijakan yang menyusahkan rakyat,” ujar Idrus.

Ketiga, lanjut Idrus, Partai Golkar tetap mempertahankan agar subsidi energi tetap diberikan. Keempat, sikap politik Partai Golkar ini menjadi instruksi kepada FPG di DPR sebagai perpanjangan tangan PG untuk dapat dilaksanakan.  (fa)

Incoming search terms for the article:

• golkar belum saatnya naikkan bbm

Baca Juga

• Polemik Harga BBM Berakhir Karena Golkar
• Dua Tokoh Ormas MKGR Dinobatkan sebagai Politisi Terpopuler
• Golkar akan Mendominasi pada 2014
• Golkar Dukung Langkah Kemenkominfo
• Tolak Rumah Aspirasi, Golkar Bangun Posko Aspirasi Rakyat

Setiap pagi hari, terjadi hiruk pikuk suara bising dari knalpot kendaraan yang berlomba untuk sampai ke tempat kerja. Setiap pagi, di jalan Pakubuwono VI, di Jalan Asia Afrika, di Jalan Pintu Satu Senayan, yang selalu saya lewati menuju tempat bekerja, terlihat deretan para joki yang berdiri mengular di bahu-bahu jalan, dan saya yakin bahwa pemandangan ini terlihat di sepanjang jalan-jalan protokol kota Jakarta.

Ya, para joki 3 in 1 memang merupakan fenomena yang hingga saat ini menjadi bagian dari kisah kelam dari buruknya tata kelola pembangunan kota Jakarta, khususnya dalam konteks pengelolaan transportasi kota Jakarta.

Padahal, beberapa carik kertas putih yang bertuliskan Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 4104/2003 tanggal 23 Desember tahun 2003 tentang Penetapan Kawasan Pengendalian Lalu Lintas Dan Kewajiban Mengangkut Paling Sedikit 3 Orang Penumpang Perkendaraan Pada Ruas-Ruas Jalan Tertentu di Provinsi DKI Jakarta yang saat ini tertata rapih di Gedung Pemerintah DKI Jakarta masih nampak baru, warnanya tak begitu kusam, bahkan aromanya pun belum begitu lapuk.

Sayang, Fauzi Bowo, Gubernur DKI Jakarta 2007-2012, benar-benar membuat saya selaku warga DKI Jakarta frustasi, sepertinya tak mampu menangkap semangat dan substansi dari peraturan yang dikeluarkan oleh pendahulunya tersebut. Tanpa pertimbangan dan perencanaan yang matang Foke dengan percaya diri menyebut dirinya sang ahli (kampanye Pilkada 2007) yang mampu mengatasi permasalahan kota Jakarta, termasuk persoalan 3 in 1 ini.

Nyatanya, hingga hari ini setelah hampir delapan tahun berlalu sejak peraturan tentang 3 in 1 tersebut diterapkan keberadaan joki 3 in 1 tak pernah selesai. Jumlah mereka dari hari ke hari malah makin bertambah. Bahkan di antara sebagian warga Jakarta, ada yang menjadikan pekerjaan joki 3 in 1 sebagai profesi.

Profesi sebagai joki 3 in 1 memang dianggap lebih baik ketimbang menjadi pemulung, pencopet atau bahkan penjaga toko sekalipun. Iseng-iseng saya mengajak mereka bicara, terungkap dalam sehari pendapatan para joki tersebut bisa mencapai Rp 80.000. Artinya, bila tidak apes, dalam waktu sebulan pendapatan mereka di atas UMR para pekerja di Jakarta.

Program pembangunan kota Jakarta yang dinahkodai Gubernur Fauzi Bowo memang tak memberikan pilihan yang lebih baik. Sehingga warga Jakarta sering terjebak dalam pilihan hidup yang sulit. Sudah jatuh tertimpa tangga, setelah terdampar dalam kehidupan yang serba sulit warga Jakarta juga harus dihadapkan dengan represivitas perangkat pemerintahan daerah (satpol PP) karena dianggap mengganggu ketertiban umum dan menyalahi peraturan.

Meski memiliki pendapatan yang lumayan, paling tidak untuk membayar sewa kontrakan dan biaya hidup sehari-hari, para Joki 3 in 1 tak ubahnya berlayar dengan perahu di laut yang kaya ikan namun banyak karangnya. Dimana kesempatan untuk menangkap ikan sama banyaknya dengan kesempatan menabrak karang.

Untuk mendapatkan hasil yang banyak, tak jarang ia mesti turun dari perahu lalu berdiri di atas karang dan menjaring sang ikan. Dengan sigap ia pun harus segera bekerja. Terlambat beberapa detik saja, maka jangan harap membawa pulang ikan hasil tangkapan, yang ada malah babak belur.

Kalau bukan karena terpaksa, tentu tak ada satu pun warga Jakarta yang mau berprofesi sebagai Joki, selain karena pekerjaan tersebut terlarang, risiko yang dihadapi pun teramat besar. Bila tidak sigap, bisa saja mereka terjaring razia. Digelandang ke lokasi penampungan lalu direhabilitasi selama satu minggu. Sesekali, bila para petugas kalap, sedikit tamparan pun melayang ke wajah mereka. Sementara untuk bisa lolos dari kejaran aparat satpol PP, para Joki harus berlarian ke badan jalan. Bila beruntung mereka selamat, bila apes mereka pun diseruduk kendaraan yang melintas, nyawa pun melayang.

Pemerintah DKI Jakarta dalam hal ini Fauzi Bowo seakan tak pernah membuka mata. Bahwa munculnya berbagai permasalahan sosial di Jakarta termasuk fenomena joki 3 in 1 merupakan buah dari kekeliruan mereka dalam mengelola Jakarta. Mata hati Fauzi Bowo seakan telah tertutup, sehingga sulit sekali memahami inti dari setiap masalah yang muncul dalam masyarakat Jakarta.

Selama kepemimpinannya Fauzi Bowo terlalu mengedepankan proses-proses administratif, sehingga terasa sangat kaku, dan kurang memihak masyarakat lapisan bawah. Aktivitas ekonomi rakyat kecil lebih sering dianggap sebagai ‘mengganggu ketertiban umum’. Atas nama ketertiban umum pemerintah DKI banyak melakukan kekerasan terhadap masyarakat kecil.

Di sepanjang tahun 2010 misalnya, untuk daerah Jakarta Pusat saja Pemerintah DKI telah merazia hampir 1.490 joki 3 in 1. Dan menurut laporan LBH Jakarta, proses razia yang dilakukan satpol PP tersebut kerap disertai dengan kekerasan. Sementara itu,  laporan lain yang dilansir oleh Institute Ecosoc Rights (2009), pemerintahan Fauzi Bowo telah memecahkan rekor penggusuran dalam sejarah pemerintahan kota Jakarta. Dimana korban setiap bulannya mencapai hampir 3.200 orang.

Apakah seorang ahli tata kota lulusan Jerman harus meniadakan hati? Tidakkah ia ingat dengan apa yang dinasihatkan Lao Tzu bahwa “A leader is not an administrator who loves to run others, but someone who carries water for his people so that they can get on with their jobs. Leadership is an opportunity to serve. It is not a trumpet call to self-importance. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more and become more, you are a leader.”

Sepertinya, Fauzi Bowo perlu segera insyaf dan mulai membuka matahatinya agar tumbuh kepekaan sosial dalam dirinya dan dapat menjaga hubungan yang lebih baik dengan warganya. Sehingga mampu merasakan apa yang dirasakan oleh warga Jakarta. Dengan begitu, Foke akan mampu memberikan pelayanan yang dibutuhkan orang lain, service orientation. Bukan mengambil apalagi memanipulasi hak-hak orang lain.

Akhirnya, semua warga Jakarta hanya bisa berharap, agar dalam diri Fauzi Bowo muncul setitik hati sehingga ia tidak hanya melakukan Politik Pencitraan, namun juga Mampu Berbuat, kebijakan apa pun yang ditetapkan termasuk terkait masalah joki 3 in 1 dapat dijalankan dengan bijak dan manusiawi.**

Incoming search terms for the article:

• Pekerjaan joki
• masalah sosial kehidupan joki
• tarif joki 3 in 1
• joki 3 in 1 melanggar perda
• aktivitas joki 3 in 1
• pekerja joki adalah
• pekerjaan joki jakarta
• profesi joki di jakarta
• sejarah joki 3 in 1 adalah
• tarif joki 3 in 1 di jakarta 2012

Baca Juga

• KTT ASEAN dan Foke
• Keprihatinan Warga Jakarta: Pengemis Anak
• “Gorong-Gorong” SEA Games
• Fayakhun: Ada Tamu KTT ASEAN, Foke Biarkan Jakarta Semrawut dan Kumuh

Yang lebih menyedihkan lagi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seakan malah melakukan pembiaran. Hujaman kritik paradigmatik terus mengalir, hanya saja Gubernur Fauzi Bowo seakan tak bergeming. Kalau pun ada tindakan, tak ubahnya seperti mengatasi kebakaran yang menimpa rumah-rumah warga Jakarta. Yang terpenting baginya adalah si jago merah yang melalap rumah-rumah warga dapat dipadamkam, persoalan besok atau lusa terjadi kebakaran lagi itu hal lain.

Padahal, kebanyakan pengemis tersebut masih sangat belia, anak-anak di bawah umur. Masa–masa yang semestinya mereka habiskan untuk memaksimalkan tumbuh kembang fisik dan mentalnya, malah mereka gunakan untuk sekadar melantunkan lagu-lagu picisan di sudut-sudut kota demi mendapatkan sekeping dua keping uang logam dari penumpang angkutan umum atau pengendara sepeda motor yang tampak menyemut. Masa-masa dimana seharusnya mereka mendapat asupan gizi dan pengetahuan yang baik, bukan justru mendapati kerasnya kehidupan di jalanan ibu kota. Sumpah serapah, caci maki dan perkatan buruk lainnya terlontar dari mulut orangtua mereka yang mendapati para pengemis belia tak kunjung mendapatkan penglaris.

Bukan Sekadar Alasan Ekonomi

Semakin tingginya biaya hidup dan kemiskinan di Jakarta memang lebih sering dijadikan alasan umum oleh sebagian orang untuk hidup mengemis. Padahal, faktor yang membuat seseorang harus mengais rezeki dari uluran tangan orang lain begitu heterogen. Sayang, banyak orang yang tak sadar akan faktor-faktor tersebut. Baik masyarakat yang memproduksi para pengemis, pemerintah sebagai pihak yang semestinya mengentaskan para pengemis atau bahkan para pengemis sendiri, karena baginya hidup itu adalah untuk makan.

Keberadaan para pengemis dari kalangan anak-anak dan anak jalanan secara keseluruhan di negeri ini memang menimbulkan enigmatika sosial yang cukup rumit, mulai dari faktor yang menjadi penyebab munculnya para pengemis tersebut hingga pada model penanganan untuk mengatasi, mengurangi atau bahkan menghilangkannya.

Bila dibandingkan dengan fenomena keberadaan para pengemis dan anak jalanan di negara-negara lain, kasus Indonesia memang cukup unik sekaligus juga mengkhawatirkan. Karena ia tak semata menyasar paradigma determinisme ekonomi seperti yang didengungkan para penganut aliran marxis. Dimana ekonomi merupakan faktor yang paling mendasar yang membuat seseorang menjadi marginal, miskin lalu kemudian hidup mengemis.

Ekonomi memang sedikit banyak telah berperan bagi lahirnya para pengemis dan anak jalanan lainnya, terutama dengan adanya krisis ekonomi pada akhir 97-an. Namun nyatanya ekonomi tak menjadi faktor tunggal yang determinan, ia diikuti oleh faktor budaya, struktur sosial (termasuk pemerintah) mental dan dinamika kehidupan keluarga. Disinilah signifikansi dari adagium ‘bangsa yang bermental pengemis’, karena begitu banyak orang yang lebih suka bergantung pada orang lain. Klaim ini tentu saja tak hanya menjadi milik para penganut determinisme ekonomi, tapi juga para penganut strukturalisme, karena ia amat terkait dengan struktur sosial yang ada dalam masyarakat.

Untuk itu menjadi tak mengherankan bila begitu banyak penduduk Jakarta yang berprofesi sebagai pengemis. Di siang hari mereka terlihat compang-camping, kurus kering dan kumuh. Tiada daya selain menengadahkan tangan dan berharap ada orang yang tersentuh lalu tergerak untuk memberikan barang seratus dua ratus perak saja. Saat matahari mulai beringsut dan hari pun berganti malam mereka kembali ke rumah masing-masing untuk menghitung dan menikmati hasil ngemisnya. Bagi mereka, tak masalah bila di siang hari miskin papa, asalkan di malam hari pulang membawa uang.

Dalam konteks inilah Gubernur Fauzi Bowo semestinya lebih tanggap. Karena walau bagaimanapun anak merupakan potensi dan asset strategis penerus cita-cita bangsa, memiliki posisi dan peranan yang strategis dalam kelangsungan kehidupan bangsa dan negara. Kesalahan prosedur dan metode penanganan terhadap maraknya pengemis dari kalangan anak-anak ini saja sejatinya dianggap sebagai sebuah pelanggaran atas hak asasi manusia, apalagi dengan melakukan pembiaran.

Hak Asasi Anak

Di dalam Negara hukum yang demokratis layaknya Indonesia, hak-hak anak sejatinya dilindungi oleh undang-undang. Untuk itulah perlindungan terhadap individu merupakan tugas Negara, dan perlindungan individu ini tentu saja tak terkecuali anak-anak. Karena inilah yang disebut sebagai equality before the law.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak Yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration of the right of the child) yang telah diratifikasi melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Yang memuat empat hal: Hak hidup; Hak kelangsungan hidup/tumbuh kembang baik fisik maupun mental; Kepentingan terbaik anak (adopsi atau perceraian); Hak partisipasi/mengemukakan pendapat.

Sehingga jelaslah bahwa pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Fauzi Bowo tidak hanya berkewajiban untuk menertibkan para pengemis dan anak jalanan ibukota, tapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya.

Fauzi Bowo juga berkewajiban untuk mengajak dan mengatur warganya agar mampu menempatkan toleransi dengan tepat dalam konteks keberadaan pengemis dan anak jalanan. Dengan tidak memberikan kesempatan kepada para pengemis untuk menjadikan jalanan ibukota sebagai kehidupan alternatif untuk bertahan hidup.

Fauzi Bowo juga semestinya segera memberikan solusi dan aksi terhadap lemahnya implementasi hukum yang diterbitkan untuk mengentaskan para pengemis dan anak jalanan. Baik dari sisi pemahaman warga masyarakat maupun sisi penegakkan hukum (law imporcement). Melakukan pembiaran atas maraknya pengemis anak-anak di Jakarta, sesungguhnya Fauzi Bowo telah melakukan pelanggaran atas UUD 1945. Jelas di pasal 34 tercantum bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Pengentasan pengemis dan anak jalanan memang memerlukan program yang lintas sektoral dan berkesinambungan seperti dijelaskan di awal tulisan ini. Dimana ekonomi, budaya dan kualitas hidup institusi sosial terendah (keluarga) semestinya menjadi fokus pembangunan warga Jakarta.

Dalam hal ini, pemerintah DKI semestinya memberikan jaminan agar warganya mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan-layanan publik dan hak-haknya sebagai warga Jakarta. Seperti akses ekonomi, kesehatan, pendidikan, agama, angkutan umum, taman kota dan tentu saja fasilitas publik lain yang tak kalah pentingnya bagi peningkatan kualitas hidup warga Jakarta.

Kenapa demikian? Karena tanpa disadari ketidakmampuan pemerintah DKI Jakarta dalam menjamin warganya untuk mendapatkan kemudahan dalam mengakses fasilitas publik tersebut ternyata telah memberikan ruang bagi warganya untuk menyemai benih ketidakberdayaan hidup, dan mengemis dijadikan pilihan hidup.

Akhirnya penyelesaian kasus maraknya anak-anak yang mengemis di jalanan Ibukota memang memerlukan perhatian semua pihak. Baik keluarga selaku institusi sosial terendah yang semestinya mampu memberikan pendidikan awal bagi seluruh anggota keluarganya tentang prinsip-prinsip hidup, menjamin Hak hidup, Hak kelangsungan hidup/tumbuh kembang baik fisik maupun mental, kepentingan terbaik anak (adopsi atau perceraian), Hak partisipasi/mengemukakan pendapat. Sehingga para penerus bangsa tak terjebak pada pilihan hidup yang rumit. Utamanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang semestinya memberikan jalan kemudahan bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup keluarganya.***

Incoming search terms for the article:

• kehidupan anak anak jalanan jakarta
• kasus pengemis anak di indonesia
• kehidupan pengemis jalanan
• anak2 yg bertahan hidup
• pandangan hukum mengenai anak anak yang menjadi pengemis
• Pelanggaran ham pengemis anak
• pengemis anak di bawah umur
• Pengemis anak2 dibawah umur
• Pengemis di bawah umur
• pengemis di usia belia sd

Baca Juga

• Keprihatinan Warga Jakarta: Joki 3 in 1
• Maraknya Pengemis Anak-Anak di Jakarta Bikin Miris
• Human Security untuk Warga DKI Jakarta
• Fayakhun: Ada Tamu KTT ASEAN, Foke Biarkan Jakarta Semrawut dan Kumuh
• KTT ASEAN dan Foke

JAKARTA–MICOM:

“Di mana mata hati dari para pejabat kita? Khususnya di Jakarta, daerah pemilihan saya, patut kita pertanyakan, adakah Pak Fauzi Bowo masih punya hati untuk tidak membiarkan para balita ikut mengemis hingga larut,” ujarnya.

Bagi anggota Komisi I DPR RI ini, telah terjadi pembiaran yang luar biasa oleh pemerintah DKI Jakarta, juga para pejabat di instansi terkait, karena membiarkan balita itu terlunta-lunta di jalan-jalan.

Anak-anak itu, menurut dia, terkesan dipaksa oleh orang-orang yang memobilisasi mereka untuk tetap menjalankan tugas mengemis hingga larut malam. Tetapi yang membuat Fayakhun semakin miris, apakah para pejabat pemerintah daerah tak pernah mau menangani atau mengatasi masalah tersebut.

“Juga tega benar ya para ‘operator’ dari balita-balita ini. Ada beberapa yang matanya mulai tertutup, kepalanya goyang-goyang karena mengantuk, tetapi tangannya tetap diarahkan ke atas, mengemis uang dari pengendara mobil atau sepeda motor,” tuturnya. (Ant/OL-04)

Kamis, 09 Februari 2012

Incoming search terms for the article:

• miris anak jalanan
• anak dipaksa mengemis di jakarta
• fayakhun pengemis
• pengemis anak

Baca Juga

• Keprihatinan Warga Jakarta: Pengemis Anak
• Human Security untuk Warga DKI Jakarta
• Fayakhun: Ada Tamu KTT ASEAN, Foke Biarkan Jakarta Semrawut dan Kumuh
• KTT ASEAN dan Foke
• Calon Gubernur DKI Jangan Obral Pepesan Kosong

Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (Fraksi Partai Golkar), Muzzammil Yusuf (Fraksi PKS) dan mantan anggota Komisi I DPR yang sekarang menjadi pengamat militer dan pertahanan Andreas H Pareira, di Jakarta, Jumat (3/2).

Fayakhun mengingatkan pemerintah dan TNI agar maksimal belanja alutsista dalam negeri. Langkah ini sebagai komitmen pemerintah untuk berpihak terhadap industri dalam negeri, sekaligus mewujudkan kemandirian alutsista.

Menilik rencana pemerintah membeli alutsista baru dan bekas dari luar negeri harus seimbang dengan pemberdayaan BUMNIS. Misalnya, membeli MTB Leopard dan T90 buatan Rusia. “Padahal, banyak negara tetangga kita sangat tertarik dengan alutsista produksi BUMNIS. Karena itu, kita juga harus menjadikan produksi dalam negeri sebagai prioritas,” katanya.

Dengan demikian, Fayakhun Andriadi berharap, Kemhan dan TNI harus lebih serius memberdayakan industri pertahanan dalam negeri, dengan semaksimal mungkin membelanjakan uang rakyat dari APBN itu untuk produk alutsista.

Muzammil juga berharap, target 50 persen pengadaan alustista dari industri strategis dalam negeri dapat tercapai melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negeri Industri Srtategis, seperti Pindad, PT Dirgantara Indonsesia, PT PAL dan PT LEN. Sehingga, Indonesia tidak akan pernah lagi bergantung terhadap alutsista produksi luar negeri.

Menurut dia, pemberdayaan industri pertahanan dalam negeri harus maksimal. Menurut dia, semua pihak maupun isntansi pemerintah perlu sinergi dan kesadaran diri untuk memberi prioritas terhadap alutsista produksi dalam negeri.

“Keberpihakan pemerintah dan TNI kepada industri strategis dalam negeri harus tinggi. Karena banyak anak bangsa yang sudah mampu memproduksi alutsista,” katanya.

Ia menyontohkan pesawat intai yang dibutuhkan tidak perlu impor. Pasalnya, pesawat ini sudah mampu dibuat oleh BUMNIS atau perusahaan swasta dalam negeri dimana SDMnya adalah lulusan peguruan tinggi seperti ITB dan ITS. (Feber S)  

Sabtu, 4 Februari 2012

Incoming search terms for the article:

• pemberdayaan pt pal
• target alutsista

Baca Juga

• Penyelesaian RUU Industri Pertahanan Dipercepat
• Alutsista, Kemhan Prioritaskan Produk Dalam Negeri
• Fayakhun: Hindari ‘Capital Flight’ Anggaran Alutsista
• Menuju Negara Eksportir Alutsista
• Alutsista ASEAN, RI Berpeluang Jadi Produsen Utama

Hal itu dikatakan Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq dan anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Fayakhun Andriadi secara terpisah kemarin.

Mahfudz menjelaskan, RUU Industri Pertahanan Nasional memuat ketentuan yang berlaku terhadap penggunaan Alutsista produksi dalam negeri. Dengan demikian diharapkan setelah UU itu diperlakukan akan mampu mempercepat produksi Alutsista dari dalam negeri sendiri dengan pembiayaan APBN.

Mahfudz mengatakan, DPR akan tetap mendorong Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk memprioritaskan belanja Alutsista dari produksi dalam negeri.

“DPR menawarkan ke pemerintah agar pada tahun 2014, belanja Alutsista untuk produksi dalam negeri mencapai 25 persen dan seluruh proses revitalisasi dan sinkronisasi seluruh industri BUMN industri strategis segera dituntaskan,” ujar Mahfudz.

Setengah Hati

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi, kondisi sistem pertahanan nasional Indonesia masih dihadapkan pada pengadaan dan pemeliharaan alutsista. Dari dua permasalahan tersebut, ditengarai menjadi penghambat utama dalam upaya mendukung pengadaan dan pemeliharaan alutsista.”Dua permasalahan tak maksimalnya anggaran dan setengah hati dukungan atau political will pemerintah terhadap pengembangan industri strategis nasional,” ujar dia.

Keterbatasan anggaran, jelas Fayakhun, persoalan klasik dan sangat krusial. Secara umum, dukungan anggaran untuk kebutuhan pertahanan nasional hampir tidak pernah mencukupi. Ironinya bukan hanya karena sedang krisis pada tahun 1998, namun bahkan telah terjadi sejak masa Orde Baru. “Yang membedakan barangkali, hanya persoalan derajatnya saja,” ujar dia.

Menurut pengamat militer dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jaleswari Pramo dhawardani, tak adanya RUU terkait pertahanan akan menghambat reformasi di bidang pertahanan. DPR harus menyelesaikan empat RUU yang saat ini sangat dibutuhkan di bidang pertahanan, yakni RUU Intelijen, RUU Rahasia Negara, RUU Komponen Ca dangan, dan RUU Revitalisasi Industri Pertahanan.

“Minimal tahun 2011 ini ada salah satu yang sudah selesai. Jika tidak, saya khawatir DPR saat ini tidak ada bedanya dengan DPR pada periode sebelumnya. Tidak ada satu pun RUU yang diselesaikan untuk bidang pertahanan,” kata dia.

Pembentukan UU, menurut Jaleswari, sangat penting dilakukan karena hanya dengan regulasi pemerintah bisa menerapkan mekanisme dan ke wenangan. Untuk itu, dia berharap, DPR menyerapnya dengan cepat.

“Industri pertahanan itu bukan industri biasa. Perlu proteksi, penganggaran yang khusus. Kita harus melihatnya dalam jangka panjang,” jelasnya. (Feber S)

Kamis, 2 Februari 2012

Incoming search terms for the article:

• ruu industri pertahanan
• kebutuhan anggaran industri pertahanan
• penyelesaian ruu pertahanan
• polemik UU Pertahanan 2012
• rancangan undang-undang industry pertahanan
• ruu industri pertahanan rampung
• UU industri pertahanan
• uu INDUSTRI STRATEGIS
• uu revitalisasi industri strategis pertahanan

Baca Juga

• DPR Dukung Modernisasi Alutsista
• Alutsista, Kemhan Prioritaskan Produk Dalam Negeri
• Fayakhun: Hindari ‘Capital Flight’ Anggaran Alutsista
• Alutsista dan Anggaran Pertahanan, Pemerintah Diskriminatif
• Menuju Negara Eksportir Alutsista

Menurut Fayakhun, dari empat CP yang hadir, Extend Media ini satu dari empat CP yang hadir dalam rapat kerja dengan Panja yang tidak terdaftar tapi sudah beroperasi mengeruk pulsa konsumen telepon selular. Tiga CP lainnya yakni Creative Bersama, Nex Nation Prisma, dan Era Cahaya Brilian. Hadir pula dalam operator Telkomsel dan XL Axiata serta kepolisian.

“Saya minta kepolisian mencekal jajaran direksi perusahaan ini untuk sementara waktu.karena belum terdaftar, tapi sudah beroperasi,” katanya dalam rapat kerja Panja, Kamis 12 Januari 2012.

Wakil Ketua Panja Roy Suryo juga mendukung. “Kami meminta polisi untuk tidak gentar dalam melakukan tindakan, meski pun di perusahaan tersebut ada orang yang memiliki pengaruh,” kata politikus Demokrat itu.

“Meski di dalamnya ada orang yang punya pengaruh. Sama-sama tahulah. Saya juga tahu praktisi IT yang sering mengajar di kepolisian. Sekarang dia menjadi bagian dari CP (Extend Media). Jangan sampai polisi masuk angin atau gentar,” kata Roy Suryo.

Direktur Tindak Pindak Ekonomi Badan Reserse Kriminal Polri, Brigadir Jenderal Arief Sulistyanto, menyatakan, untuk mencekal seseorang harus ada mekanisme yang dilalui. “Ada prosedurnya, kami tidak bisa melakukan serta-merta,” katanya. “Tapi kami akan pelajari, jika ada ketentuan atau perbuatan yang mendasari, tentu kami akan melakukan tindakan.”

Sementara pihak Extend Media yang diwakili Direktur Utama Yusuf Hasnoputro, ditemui usai rapat Panja, menyatakan perusahaannya sudah mendaftar ke BRTI. “Kami ada buktinya mendaftar tanggal 19 Oktober kemarin,” katanya.

Yusuf menyatakan, baru mendaftar Oktober itu, karena sebelumnya selalu ditolak pendaftarannya. “BRTI katanya tidak buka pendaftaran,” ujar Yusuf.

Mengenai permintaan pencekalan, Yusuf menyatakan polisi tak bisa melakukan itu tanpa dasar dan bukti. Tapi Yusuf menyampaikan, akan mengikuti proses hukum yang berlaku.

• VIVAnews Kamis 12 Januari 2011

Incoming search terms for the article:

• brti content provider
• tertangkapnya pencuri pulsa
• perusahaan fayakhun andriadi
• www nexnationprisma

Baca Juga

• Pencurian Pulsa, DPR Imbau Masyarakat Pro Aktif Ikut Antisipasi
• 2012, Diplomasi RI Harus Lebih Agresif
• Fayakhun: Tertangkapnya Nunun Bawa Perubahan Dinamika Politik
• Angka Putus Sekolah Membengkak Karena “Pungutan Aneh”
• Zainuddin MZ Sosok Penyejuk Bangsa